muslimx.id – Polemik penggunaan anggaran negara untuk rapat di hotel kembali mencuat. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyarankan pemerintah menetapkan standar biaya resmi bagi kegiatan yang dilakukan di hotel dan restoran, demi menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran publik. Namun, Partai X menilai praktik ini justru mencerminkan gaya pemerintahan yang tidak selaras dengan semangat hemat yang sering digaungkan ke masyarakat.
Dari perspektif Islam, penggunaan harta negara bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pejabat Bukan Tuan, Tapi Pelayan Umat
Islam menekankan bahwa seorang pemimpin bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Kekuasaan bukanlah kehormatan, melainkan beban berat yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab.
“Barang siapa yang kami angkat menjadi pemimpin atas suatu urusan umat kami, lalu ia menutupi dari mereka (transparansi), maka Allah akan menutupi dirinya dari surga pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud)
Jika para pejabat menggunakan anggaran negara untuk kenyamanan pribadi, seperti rapat di hotel berbintang tanpa urgensi yang jelas, maka itu adalah bentuk pemborosan (tabdzir) yang dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 27)
Anggaran Adalah Harta Umat, Bukan Hak Istimewa Pejabat
Partai X menyebut bahwa banyak kegiatan pemerintahan yang bisa dilakukan secara efisien di kantor, namun dipindah ke hotel atas nama formalitas atau kenyamanan pejabat. Dalam ajaran Islam, harta umat (mal al-ummah) tidak boleh dikelola untuk kemewahan birokrasi.
“Tidak halal bagi kamu mengambil harta seseorang Muslim kecuali dengan kerelaan hati.” (HR. Ahmad)
Jika rakyat sedang berjuang dengan kebutuhan pokok, maka pejabat yang memanjakan diri dengan anggaran negara adalah pemimpin yang mengkhianati kepercayaan umat.
Solusi Islam: Transparansi, Etika, dan Pendidikan Amanah
Partai X menawarkan tiga solusi yang juga sejalan dengan nilai-nilai Islam:
- Pembuatan regulasi teknis pengendali anggaran, agar tidak ada pemborosan untuk kegiatan seremonial.
- Transparansi publik terhadap laporan penggunaan anggaran, agar rakyat dapat mengawasi langsung, sebagaimana Islam mendorong hisbah (pengawasan masyarakat).
- Pendidikan karakter negarawan, untuk menanamkan kesadaran bahwa jabatan adalah ladang pertanggungjawaban, bukan kemewahan.
Dalam Islam, integritas adalah pondasi pemerintahan. Jika pejabat hidup dalam kemewahan dari uang rakyat, maka mereka bukan sedang membangun negara, tapi sedang menjauhkannya dari keberkahan.
Hati-Hati, Setiap Rupiah dari Anggaran Adalah Titipan yang Akan Ditanya di Hari Hisab
“Siapa yang mengambil harta umat tanpa hak, maka ia seperti menelan api di perutnya, dan akan dibakar dengannya di neraka kelak.” (HR. Bukhari)
Pemerintahan Islam yang adil tidak boleh memisahkan antara kebijakan administratif dan nilai moralitas ilahi. Islam mengajarkan bahwa kejujuran dalam pengelolaan harta negara adalah bagian dari ketakwaan seorang pemimpin.
Rakyat Indonesia tidak butuh pejabat yang sekadar pintar bicara efisiensi di spanduk. Mereka butuh pemimpin yang sederhana, adil, dan takut akan hisab. Maka, jangan rapat di hotel jika bisa di kantor. Jangan permak spanduk hemat jika hati masih boros atas nama fasilitas jabatan.
Jika Anda butuh versi khutbah Jumat, ceramah dakwah, atau caption dakwah Instagram/TikTok dari topik ini, saya siap bantu juga.
