muslimx.id — Dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur kembali menyeruak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa legislator, ASN, hingga pihak swasta dalam pusaran suap yang merugikan masyarakat. Namun menurut Partai X, penyidikan tak boleh berhenti di DPRD. Sumber distribusi dana dari pusat pun harus diusut, sebab di sanalah akar kekuasaan dan potensi penyimpangan terbesar berada.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Partai X: Korupsi Dana Hibah Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Pengkhianatan Terhadap Amanah Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa dana hibah adalah bagian dari hak masyarakat kecil yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan. Ketika dana itu dikorupsi, maka telah terjadi kezaliman publik yang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum Allah.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Islam Ajarkan Keadilan Tanpa Pandang Pangkat
Partai X menyoroti bahwa KPK harus adil dan menyeluruh, tidak boleh berhenti pada eksekutor di daerah. Jika pusat pemberi dana dan perancang kebijakan tetap dibiarkan, maka penegakan hukum hanyalah simbolis.
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Penutup: Uang Rakyat Itu Amanah, Bukan Milik Jaringan Pejabat
Partai X mengingatkan bahwa:
“Barang siapa yang kami angkat sebagai penguasa atas suatu urusan, lalu dia menyembunyikan dari kami walau sehelai jarum, maka dia telah berbuat khianat.” (HR. Abu Dawud)
Dana hibah pokmas bukan ladang bancakan. Itu adalah tali penghubung antara negara dan rakyat yang sedang membutuhkan. Jika diselewengkan, maka negara telah merobek kepercayaan publik dan menjadikan kekuasaan sebagai panggung pengkhianatan.
Partai X berkomitmen untuk terus mengawal dana publik, dari meja rapat hingga ke titik manfaatnya di tengah rakyat.
