muslimx.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan pengajuan 24 calon Duta Besar (Dubes) yang kini sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup di Komisi I DPR. Penguatan diplomasi luar negeri disebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga eksistensi dan kepentingan nasional di dunia internasional.
Namun, Partai X mengingatkan bahwa penguatan diplomasi tidak boleh menutupi kelemahan pelayanan dalam negeri. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyatakan dengan tegas:
“Kalau puluhan orang dikirim ke luar negeri demi citra global, bagaimana dengan puluhan juta rakyat yang menunggu keadilan dan kesejahteraan di dalam negeri?”
Islam Mengajarkan: Pemimpin Harus Tanggap terhadap Rakyat
Dalam Islam, keutamaan seorang pemimpin diukur dari seberapa besar perhatiannya pada umat yang dipimpinnya. Allah SWT berfirman:
“Dan apabila datang kepada mereka suatu kabar tentang keamanan atau ketakutan, mereka sebarkan. Dan jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang dapat menarik kesimpulan akan mengetahuinya.” (Q.S. An-Nisa: 83)
Ayat ini menunjukkan bahwa urusan rakyat tidak boleh disembunyikan, dan pemimpin harus bertindak bijak serta transparan dalam menyikapi informasi dan kebijakan.
Diplomasi Harus Seimbang dengan Keadilan Sosial
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Bagi Partai X, mengirim diplomat penting, tetapi menyelesaikan krisis energi, pangan, kemiskinan, dan layanan publik jauh lebih mendesak. Jangan sampai diplomasi internasional dijadikan “kemasan mewah”, sementara persoalan nyata rakyat tetap tak tersentuh.
Solusi dari Partai X
Partai X mengusulkan reformasi menyeluruh dalam proses seleksi duta besar dan jabatan publik strategis lainnya dengan prinsip:
- Transparansi dan akuntabilitas publik
- Audit kebijakan luar negeri yang terhubung dengan manfaat domestik
- Pendidikan kepemimpinan di Sekolah Negarawan agar lahir pemimpin yang mengerti derita rakyat, bukan hanya protokol kenegaraan.
“Bangsa besar bukan diukur dari siapa yang dikirim ke luar negeri, tetapi dari seberapa serius pemerintah mengurus rakyatnya sendiri,” pungkas Prayogi.
