muslimx.id — Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (30/6). Disebut sebagai lembaga strategis baru untuk mengelola investasi negara, Danantara diklaim akan mempercepat pembiayaan proyek-proyek besar menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, Partai X justru melontarkan kritik tajam. Menurut mereka, peresmian gedung mewah ini kembali menunjukkan kecenderungan pemerintah membangun simbol kuasa, bukan solusi kerakyatan. “Gedungnya megah, tapi rakyat masih nganggur. Apa gunanya lembaga triliunan kalau dapur rakyat tetap kosong?” ujar Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X.
Pandangan Islam
Islam tak menilai kemajuan dari tingginya gedung atau jumlah investor, melainkan dari keadilan distribusi manfaat. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Sebuah badan investasi negara, jika hanya melayani korporasi besar, tanpa membuka ruang bagi petani, buruh, dan UMKM, maka itu bukan pembangunan Islami. Itu hanyalah perluasan kekuasaan dengan kemasan legal.
Ketika Danantara dibangun dan diresmikan dengan seremoni besar, rakyat tetap menunggu satu hal paling nyata: pekerjaan. Islam sangat memuliakan kerja sebagai bentuk ibadah dan kehormatan manusia. Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangan sendiri…” (HR. Bukhari)
Maka jika negara membanggakan pertumbuhan investasi tapi tidak membuka akses kerja yang layak bagi rakyat, itu adalah kegagalan strategis dan moral. Pemerintah tak bisa sekadar memamerkan video seremoni sambil membiarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan milik eksklusif. Umar bin Khattab RA tidak membangun istana megah saat menjadi khalifah, karena ia tahu: keadilan tidak bisa ditunjukkan lewat bangunan, tapi lewat kebijakan yang menyentuh lapisan paling bawah.
Danantara bisa jadi institusi penting, tapi jika tak melibatkan tenaga kerja lokal, tak membuka akses modal untuk UMKM, dan tak menyediakan ruang untuk koperasi rakyat, maka ia hanyalah simbol kekuasaan yang tak bersentuhan dengan umat.
Solusi Konkret Sesuai Prinsip Islam
Partai X mengusulkan solusi konkret yang sejalan dengan prinsip Islam:
- 70% tenaga kerja di proyek Danantara wajib berasal dari rakyat lokal.
- Forum publik independen sebagai pengawas seluruh aliran dana dan proyek.
- Akses permodalan terbuka untuk koperasi, petani, dan usaha mikro.
Ini bukan sekadar kekuasaan, tapi amanah sosial. Investasi tak boleh jadi alat pemusatan kekayaan, melainkan sarana distribusi keberkahan. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi dan kebijakan, harus ada manfaat nyata bagi rakyat.
Kesimpulan
Gedung bisa menjulang, tapi bila rakyat tetap jatuh, maka pembangunan itu tidak punya nilai dalam neraca keadilan Islam. Seremoni bisa dipublikasikan, tapi jika anak muda tetap menganggur, orang tua tetap hidup dari utang, dan UMKM tak bisa bangkit, maka negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat.
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Negara harus kembali kepada rakyat, bukan kepada meja konferensi dan potong tumpeng. Yang dibutuhkan umat hari ini bukan proyek prestisius, tapi penghidupan yang nyata dan berkeadilan.
