muslimx.id — Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Jawa Timur menuai gelombang kritik dari publik. Sejumlah laporan menyebutkan adanya ketidakjelasan mekanisme, rendahnya sosialisasi, dan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang tidak transparan. Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Edi Purwanto, menyatakan banyak keluhan datang dari masyarakat terkait pemeringkatan, terutama dalam jalur domisili dan prestasi.
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Edi, adalah minimnya penjelasan teknis mengenai bagaimana AI digunakan dalam menentukan kelulusan siswa. “Kami menerima keluhan dari orang tua dan sekolah mengenai proses yang tidak terbuka dan susah dimengerti,” ujarnya.
Teknologi Jangan Jadi Tirai Bagi Skandal Baru
Menanggapi hal ini, Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyoroti bahwa sistem seleksi seperti SPMB harus menjadi simbol keadilan pendidikan, bukan ruang gelap tempat ketidakpastian berkembang. “Kalau AI digunakan tanpa transparansi, itu bukan kemajuan, tapi penyamaran,” katanya dalam pernyataan resminya.
Menurut Prayogi, pemerintah seharusnya membangun kepercayaan publik, bukan justru menambah kecurigaan. “Pendidikan adalah salah satu hak utama rakyat yang dijamin konstitusi. Jangan sampai diserahkan pada sistem yang tak bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Hak rakyat atas pendidikan dan keadilan yang berhubungan ditegaskan dalam Al-Qur’an pada Q.S. Al-Anfal yaitu:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya ketika dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi hidup kepada kalian…” (Q.S. Al-Anfal: 24)
Ayat ini, menurut Partai X, menandaskan bahwa pendidikan adalah “sesuatu yang memberi hidup”, dan pemerintah wajib menyelenggarakannya secara adil dan terbuka.
Ujian Sekolah Jangan Jadi Ujian Kepercayaan Publik
Prayogi juga mengingatkan bahwa setiap jabatan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mengutip hadits Nabi Muhammad SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Menurutnya, skema seleksi yang tidak transparan sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat, sebab berdampak langsung pada masa depan anak-anak mereka.
Solusi: Audit Independen dan Kepemimpinan Berbasis Keadilan
Sebagai solusi, Partai X menawarkan dua pendekatan. Pertama, membentuk Komite Audit Independen yang melibatkan masyarakat sipil dan pakar teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan SPMB dan sistem digitalnya. Kedua, mengembangkan program Sekolah Negarawan sebuah inisiatif pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keadilan, pelayanan publik, dan etika kebijakan pendidikan.
“Kita tidak hanya butuh sistem digital, kita butuh hati nurani digital yang berpihak pada rakyat,” ujar Prayogi.
Partai X menekankan bahwa di balik kursi sekolah yang diperebutkan, terdapat ribuan mimpi anak-anak Indonesia. Jika sistem seleksi tidak adil, maka yang dikorbankan bukan hanya data, tapi masa depan. “SPMB seharusnya menguji potensi anak, bukan menguji kesabaran orang tua terhadap sistem yang gelap,” tutup Prayogi.
