muslimx.id — Tambahan anggaran sebesar Rp63,79 triliun untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai sorotan. Dengan penambahan ini, total anggaran Polri untuk tahun 2026 akan menyentuh angka Rp173,46 triliun. Bersamaan, Kejaksaan juga mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp27,49 triliun. Pemerintah dan DPR menyebut ini sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan nasional.
Namun bagi Partai X, pertanyaan lebih besar justru muncul: “Jika anggaran keamanan terus naik, kenapa ruang demokrasi justru makin mencekik?”
Partai X: Keamanan Tidak Berarti Ketakutan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyayangkan bahwa di tengah kenaikan anggaran yang besar, masyarakat justru merasakan penyusutan rasa aman dalam menyuarakan pendapat.
“Kalau benar anggaran sebesar itu membuat rakyat aman, mengapa demonstrasi makin dibatasi, kritik dipolisikan, dan pengawasan rakyat dianggap ancaman?” tanyanya.
Bagi Partai X, keamanan sejati bukan dibangun melalui kekuatan senjata atau anggaran besar, melainkan melalui keadilan sosial yang merata. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah tiang dari setiap kebijakan.
Allah SWT berfirman:
“Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka dengan adil…” (Q.S. Al-Ma’idah: 42)
Islam: Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Penekan
Kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tapi juga secara moral.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap pemimpin adalah penggembala, dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam konteks ini, anggaran besar yang dikucurkan kepada aparat seharusnya memberikan jaminan perlindungan rakyat, bukan malah mempertebal rasa takut.
Partai X: Transparansi dan Pendidikan Rakyat
Sebagai respons terhadap lonjakan anggaran ini, Partai X mengusulkan reformasi yang menyentuh akar persoalan:
- Transparansi anggaran: Wajib ada platform publik yang menunjukkan bagaimana dana keamanan dibelanjakan dan apa hasilnya.
- Audit sosial berkala: Anggaran tidak boleh digunakan tanpa evaluasi publik mengenai dampaknya terhadap hak-hak sipil.
- Pendidikan kepemimpinan: Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mendidik generasi baru agar memahami bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa.
Tambahan anggaran seharusnya menambah rasa aman, bukan membungkam suara-suara kritis. Menurut Partai X, demokrasi sejati bukan dibangun lewat pagar kawat berduri atau personel bersenjata, tapi lewat ruang dialog yang luas dan terbuka.
Prayogi menutup pernyataannya:
“Kalau demokrasi tidak nyaman bagi rakyat, maka anggaran sebesar apapun hanya mempertebal tembok, bukan memperkuat bangsa.”
