muslimx.id — Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perum Bulog mendapat mandat untuk menyalurkan 10 kilogram beras kepada lebih dari 18 juta warga dalam program bantuan pangan tahap Juni-Juli 2025.
Menteri Pangan Arief Prasetyo menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi untuk menekan gejolak harga beras yang sempat naik tajam dalam dua tahun terakhir. Namun, kritik mulai bermunculan, terutama dari kalangan oposisi yang menilai bahwa bantuan tersebut hanya menyentuh permukaan persoalan.
Partai X: Ini Bukan Keadilan Pangan, Tapi Tambal Kelaparan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan akar masalah ketimpangan pangan. “Ini bukan solusi berkelanjutan. Kita tidak butuh bantuan yang hanya menunda lapar. Kita butuh sistem pangan yang adil dan berdaulat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa bantuan beras sering kali dijadikan alat kekuasaan, bukan bentuk perlindungan jangka panjang terhadap masyarakat rentan.
Kesejahteraan tidak boleh dipahami hanya sebagai pemberian bersifat karitatif. Ia merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Allah SWT berfirman:
“Dan berikanlah kepada kaum kerabat akan haknya dan orang miskin dan anak perjalanan.” (Q.S. Al-Isra: 26)
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban struktural untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, bukan sekadar melalui bantuan insidental.
Bantuan vs Realita Sosial: Judi Online, Pinjol, dan Krisis Martabat
Prayogi juga menyoroti ironi bahwa banyak penerima bantuan justru masih terjerat dalam lingkaran utang, pinjaman ilegal, dan bahkan judi online. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal krisis martabat. Bantuan beras tidak akan cukup jika uang rakyat habis untuk top up slot,” katanya.
Pengelolaan harta dan kesejahteraan pribadi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya setiap anggota tubuh memiliki hak untuk dilindungi…” (HR. Ahmad)
Hadits ini menegaskan bahwa kesejahteraan sejati harus mencakup perlindungan menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun moral masyarakat.
Solusi Partai X: Bangun Sistem, Bukan Sekadar Kirim Karung
Sebagai alternatif, Partai X menawarkan pendekatan sistemik melalui empat langkah:
- Reforma agraria untuk memastikan kepemilikan tanah oleh petani miskin.
- Koperasi pangan rakyat untuk memotong rantai tengkulak dan distributor besar.
- Penetapan harga dasar beras dan gabah agar petani tidak tertekan pasar bebas.
- Edukasi keuangan dan perlindungan digital untuk menekan dampak judi online dan pinjol.
Menurut Partai X, bantuan pangan bisa menjadi awal, tapi tidak boleh menjadi akhir dari kebijakan. “Kita butuh pembangunan sistem, bukan distribusi karung semata,” ujar Prayogi.
Partai X mengingatkan bahwa bantuan bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan bentuk pemenuhan tanggung jawab. Kesejahteraan bukanlah hadiah, tetapi hak konstitusional dan moral setiap warga negara.
“Kalau kita terus mengandalkan bantuan, kita sedang membangun budaya ketergantungan. Pemerintah seharusnya membebaskan rakyat dari lapar, bukan menunda rasa lapar dengan jadwal logistik,” pungkas Prayogi.
