muslimx.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif ekonomi sebesar 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi antar kementerian dan tim negosiasi khusus. Delegasi Indonesia dijadwalkan tiba di Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan dagang.
Reaksi Pemerintah Dinilai Terlalu Lunak
Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah yang dianggap terlalu pasif. “Ekonomi digertak, pemerintah hanya membalas dengan klarifikasi,” ujarnya.
Dalam perspektif Islam, pemimpin bertanggung jawab melindungi kepentingan rakyat secara adil dan tegas. Allah SWT berfirman:
“Dan apabila kamu berbicara (memberi keputusan), maka hendaklah kamu berlaku adil…” (QS. An-Nisa: 135)
Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin harus bersikap adil dalam setiap keputusan, termasuk saat menghadapi tekanan ekonomi dari luar.
Kedaulatan Ekonomi dalam Tekanan Global
Partai X menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengorbankan kedaulatan ekonomi demi kepentingan diplomatik jangka pendek. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya pemimpin adalah pelayan rakyat.” (HR. Ahmad, no. 12643)
Dengan demikian, pemerintah wajib mengambil langkah strategis yang efektif dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Surat Terbuka Trump: Simbol Tekanan dan Ancaman
Surat terbuka dari Presiden Trump yang secara terang-terangan menekan Indonesia menunjukkan rendahnya etika diplomasi bilateral. Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan jika Indonesia membalas kebijakan tarif tersebut.
Partai X menilai langkah itu sebagai bentuk “jebakan ekonomi kolonial” yang dapat melemahkan industri nasional dan mengebiri kemandirian bangsa.
Solusi Partai X untuk Menjaga Kemandirian Ekonomi
Partai X mengusulkan lima langkah strategis untuk menghadapi tekanan global:
- Memperkuat Ketahanan Industri Dalam Negeri: Fokus pada pengembangan industri berbasis bahan baku lokal dan teknologi nasional.
- Membentuk Badan Negosiasi Perdagangan Internasional: Lembaga independen yang bebas dari kepentingan segelintir orang jangka pendek.
- Membangun Jaringan Diplomasi Ekonomi Alternatif: Menguatkan kerja sama dengan negara-negara selatan dan regional non-Barat.
- Mendukung UMKM Berorientasi Ekspor: Melalui insentif fiskal, pelatihan, serta perlindungan dari produk impor murah.
- Menanamkan Prinsip Berdikari dalam Kebijakan Publik: Diterapkan melalui kurikulum ekonomi dan kebijakan luar negeri yang visioner.
Sejalan dengan nilai-nilai Islam, Allah berfirman: “Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (QS. Al-Ma’idah: 2)
Ayat ini memperingatkan agar kita tidak tunduk pada tekanan yang akan merugikan bangsa dan rakyat.
Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Klarifikasi
Prayogi menekankan bahwa rakyat membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif dari kementerian. Jika pemerintah tidak siap menghadapi tekanan eksternal, maka rakyat akan menjadi korban melalui pemutusan hubungan kerja (PHK), kelangkaan bahan baku, hingga krisis harga kebutuhan pokok.
Partai X mendesak pemerintah untuk tidak menjual kedaulatan ekonomi dengan dalih relasi diplomatik. Dibutuhkan tindakan nyata dan terukur demi mempertahankan martabat serta kekuatan ekonomi bangsa. Pemimpin sejati adalah yang berani mengambil sikap tegas dalam menjaga hak rakyatnya.
