muslimx.id – Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengajak kampus untuk aktif mencetak wirausahawan muda berbasis riset. Dalam program Entrepreneur Hub 2025, kampus dianggap sebagai mitra strategis dalam pengembangan UMKM agar mampu naik kelas dan berkelanjutan. Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon menjadi contoh dengan inkubator bisnis dan kurikulum kewirausahaan yang mendukung inisiatif ini.
Dominasi Penguasa atas Modal
Namun, Partai X menanggapi hal ini dengan menyoroti dominasi penguasa atas distribusi modal dan pasar. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa ilmu dan riset tidak akan berarti jika akses ekonomi tetap timpang. Ia mengatakan:
“Rakyat didorong riset, tapi modal dan jaringan tetap dikunci penguasa. Ini bukan pemberdayaan, ini ilusi.”
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari rumahmu tempat tinggal dan menjadikan bagi kamu dari hewan ternak-Nya tenda yang kamu perlukan …” (QS. An-Nahl: 80)
Ayat ini menunjukkan pentingnya akses terhadap sumber daya yang perlu dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan.
Ketidakadilan dan Konstitusi
Prayogi menambahkan bahwa jika UMKM terus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dan pasar dikuasai oleh konglomerat, maka itu adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang seharusnya melindungi rakyat. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak boleh menzalimi saudaranya.” (HR. Bukhari)
Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemimpin untuk menciptakan keadilan bagi semua warga, bukan memperkaya segelintir penguasa.
Solusi untuk Ekosistem UMKM yang Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan sejumlah solusi untuk memperkuat ekosistem UMKM yang adil dan inklusif:
- Ciptakan Bank Rakyat Daerah: Penyediaan pembiayaan untuk UMKM tanpa bunga tinggi.
- Wajibkan Pengadaan Publik: 50% dari produk lokal oleh UMKM yang terdaftar.
- Integrasi Kurikulum: Mengaitkan kewirausahaan kampus dengan koperasi berbasis desa.
- Pajak Progresif: Mencegah dominasi pasar oleh usaha besar dan platform asing.
- Jaringan Pasar Digital Nasional: Dikendalikan oleh rakyat, bukan korporasi teknologi.
Keadilan Ekonomi dalam Islam
Prayogi menekankan bahwa bukan hanya banyaknya wirausaha yang diperhatikan, tetapi apakah mereka hidup dengan adil dan berdaulat di tanah mereka sendiri. Dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi adalah prinsip yang harus ditegakkan.
Allah berfirman:
“Dan beri mereka di antara harta-harta Allah yang telah diberikan Allah kepadamu, janganlah kamu menghalangi mereka dari harta yang telah Allah berikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 273)
Partai X mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya sekedar mendorong mahasiswa untuk berwirausaha, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus diukur tidak hanya dari angka, tetapi dari kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
