muslimx.id – Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN yang terintegrasi dan efisien.
“Kami ingin ASN dan instansi pemerintah mudah mengakses layanan dari PANRB, BKN, dan LAN,” ungkap Rini dalam keterangannya pada Jumat. Platform digital ini akan digunakan untuk mendukung layanan G2E (government to employee) dan G2G (government to government), dan dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian PANRB, BKN, dan LAN.
Kritik Partai X: Mental Birokrasi yang Lamah
Menanggapi wacana ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan bahwa digitalisasi ASN hanyalah pelengkap narasi reformasi birokrasi yang belum menyentuh akar permasalahan.
“Jika pelayanan publik masih lambat, bukan karena teknologi yang lemah, tetapi karena mental birokrasi yang tidak berubah. Digitalisasi tidak akan membuat pelayanan publik otomatis cepat jika yang duduk di balik sistem tetap berpikir lambat,” kata Prayogi.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus bersandar pada etos pengabdian, bukan sekadar display teknologi. Masyarakat masih mengeluhkan proses birokrasi yang lambat dan membingungkan.
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Dan apabila kamu berbicara, maka katakanlah dengan adil…” (QS. An-Nisa: 135)
Hal ini menekankan pentingnya keadilan dalam pelayanan publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua warga negara tanpa hambatan.
Negara Harus Menjamin Keadilan dan Kesejahteraan
Partai X menegaskan bahwa negara adalah alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Semua aparatur negara harus berpegang pada prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga, bukan sesuatu yang dapat ditunda oleh sistem yang lambat atau pegawai yang tidak peduli.
“Ketika warga kesulitan mengakses layanan dasar, maka sistem birokrasi telah gagal dalam fungsi dasarnya,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X: Penilaian Publik dan Transparansi Real-time
Partai X mendorong agar sistem digital manajemen ASN dilengkapi dengan sistem penilaian publik real-time. Evaluasi pelayanan harus berbasis data dari pengguna langsung, bukan sekadar laporan internal. Selain itu, semua proses layanan harus transparan dan dapat diakses publik untuk memastikan pengawasan yang efektif.
Prayogi menambahkan,
“Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi harus menjadi fondasi perubahan budaya kerja ASN. Tanpa itu, kabel dan server akan bekerja, tapi rakyat tetap dibiarkan menunggu di antrean panjang, baik secara fisik maupun virtual.”
Karena itu, niat baik birokrasi harus diiringi dengan tekad yang kuat untuk benar-benar melayani. Tanpa itu, semua upaya digitalisasi hanya akan menjadi retorika semata.
