muslimx.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa bonus demografi harus diubah menjadi dividen pembangunan. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 di Jakarta pada Jumat lalu. Menurut Pratikno, puncak bonus demografi hanya dapat menjadi anugerah jika dikelola dengan baik.
Ia menyebut kunci pengelolaan bonus demografi terletak pada peningkatan kualitas manusia, mulai dari tenaga kerja terampil, kesehatan, pendidikan, hingga perencanaan wilayah. Namun, di balik wacana ini, angka pengangguran di kalangan pemuda masih menjadi tantangan nyata yang belum teratasi dengan kebijakan konkret.
Kritik Partai X: Bonus Demografi Tanpa Lapangan Kerja Adalah Omong Kosong
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyoroti bahwa narasi “dividen demografi” tidak akan bermakna jika pemuda tak mendapatkan ruang untuk bekerja. Ia menekankan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Bila anak muda terus menganggur, maka pemerintah gagal menjalankan ketiga tugas dasarnya,” tegas Prayogi.
“Bonus demografi ini seperti punya emas tapi disimpan di kotak kardus. Anak muda makin banyak, tapi lapangan kerja semakin sedikit. Yang kaya makin kaya, yang muda makin resah,” tambahnya.
Partai X menegaskan bahwa Indonesia dapat meraih dividen demografi hanya jika investasi di bidang pendidikan dan ekonomi diarahkan untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan yang layak.
Solusi Partai X: Dari Sekolah ke Lapangan Kerja
Partai X mengajukan beberapa solusi yang berlandaskan pada prinsip keberpihakan kepada rakyat, khususnya generasi muda yang terpinggirkan:
- Membangun Pusat Pelatihan Kerja Berbasis Komunitas: Di seluruh kecamatan, bukan hanya di kota besar.
- Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal: Mewajibkan setiap proyek infrastruktur pemerintah untuk merekrut minimal 30 persen tenaga kerja lokal usia 18–35 tahun.
- Program Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis: Berbasis desa dengan insentif bebas pajak selama lima tahun.
- Pendidikan Vokasi yang Terhubung dengan Industri: Memastikan kurikulum pendidikan vokasi terintegrasi langsung dengan kebutuhan industri daerah.
Partai X juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan kependudukan harus berasal dari prinsip kedaulatan rakyat. Bonus demografi hanya akan menjadi beban jika rakyat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.
Penutup: Mewujudkan Keadilan Sosial
Prayogi menegaskan, “Kalau bonus ini tak digunakan untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan pengangguran, lalu dividen itu untuk siapa?”
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu.'” (QS. At-Taubah: 105)
Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dan upaya memperbaiki kondisi sosial adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh negara dan masyarakat. Rilis ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang memberdayakan generasi muda dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
