Pancasila Dijaga di Perbatasan, Tapi Diabaikan di Pusat, Islam Ingatkan Ketika Amanah Tak Lagi Jadi Teladan

muslimX
By muslimX
3 Min Read

muslimx.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI melaksanakan penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada Selasa (16/7). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ideologis masyarakat di wilayah strategis dan perbatasan negara.

Seminar bertema “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Penyangga NKRI di Daerah Perbatasan” ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan pelajar, pemuda, tokoh adat, dan pejabat daerah. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa Natuna adalah garda terdepan kedaulatan NKRI dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi kekuatan hidup, bukan sekedar slogan.

Respons Partai X: Ironi di Tengah Seruan Ideologi

Menanggapi inisiatif BPIP tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik keras.

“Di daerah, rakyat diajak hidup dengan nilai Pancasila. Tapi di Jakarta, pejabat malah mempertontonkan ego, korupsi, dan kebohongan,” tegas Diana.

Ia menyoroti bahwa masyarakat perbatasan diharapkan menjaga ideologi negara, sementara pusat kekuasaan justru melemahkan nilai itu sendiri melalui praktik kekuasaan yang transaksional dan jauh dari nilai-nilai keteladanan.

Prinsip Partai X: Pancasila Harus Jadi Amal Nyata

Partai X menegaskan bahwa ideologi negara tidak boleh berhenti pada baliho, spanduk, atau seminar. Pancasila harus hadir dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum yang benar-benar melindungi serta melayani rakyat. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma’ruf, serta mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali Imran: 104)

Ayat ini menegaskan bahwa tugas menjaga nilai harus diwujudkan secara kolektif, termasuk oleh negara melalui kebijakan yang mencerminkan nilai luhur.

Lima Solusi Nyata: Pancasila untuk Keadilan, Bukan Seremonial

Agar nilai Pancasila tidak berhenti pada wacana, Partai X mengusulkan lima langkah konkret:

  1. Audit Ideologi Kebijakan Publik
    Meninjau setiap kebijakan berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai Pancasila.
  2. Sekolah Pancasila Rakyat
    Pendidikan ideologi berbasis komunitas yang aplikatif dan membumi.
  3. Perlindungan Rakyat Perbatasan
    Anggaran khusus untuk layanan publik di wilayah terluar sebagai wujud keadilan sosial.
  4. Gerakan Anti-Hoaks Negara
    Edukasi publik dan sanksi tegas bagi aparat penyebar informasi palsu.
  5. Transparansi Anggaran Ideologi
    Semua program yang mengatasnamakan Pancasila wajib diaudit dan dilaporkan ke publik secara berkala.

Partai X mengingatkan bahwa Pancasila adalah amanah dan dasar keadilan sosial, bukan sekadar alat legitimasi atau ornamen birokrasi.

“Jangan ajarkan rakyat hidup dalam Pancasila, kalau pejabat justru menindasnya dengan rakus,” tutup Diana.

Share This Article