RI Gandeng Turki Perkuat Kemaritiman: Kedaulatan Tak Cukup dengan Kapal, Jika Laut Masih Dikuasai Mafia

muslimX
By muslimX
3 Min Read

muslimx.id – Kementerian Pertahanan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga klasifikasi kapal nasional Turki, Türk Loydu, dalam rangka meningkatkan sertifikasi dan standar teknis kapal militer.

Pertemuan ini dilangsungkan di Kantor Kemenhan antara Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, Ketua BKI Marsetio, serta perwakilan Türk Loydu. Mereka sepakat meningkatkan kualitas kapal patroli dan kapal tempur TNI AL, dengan harapan memperkuat daya saing komponen dalam negeri.

Menurut Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, kolaborasi ini akan membantu menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong pertukaran pengetahuan tentang regulasi dan standar kapal internasional.

Jangan Lupakan Musuh dari Dalam

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengapresiasi langkah diplomatik yang ditempuh Kemenhan. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman terbesar atas laut Indonesia justru datang dari dalam negeri sendiri.

“Tak cukup hanya menaikkan standar kapal. Mafia penyelundupan, pencurian ikan, dan persekongkolan birokrasi masih menjadi penyakit laten laut kita,” tegas Prayogi.

Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum, maraknya pungutan liar, hingga tidak adanya keberpihakan nyata terhadap nelayan kecil. Baginya, kedaulatan maritim sejati bukan diukur dari alutsista semata, tapi dari keberanian memberantas mafia yang sudah mengakar dalam sistem.

Islam Mengajarkan Penjagaan atas Amanah Bumi

Dalam pandangan Partai X, laut adalah amanah besar yang harus dijaga oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat dan generasi mendatang.

“Dan janganlah kamu merusak bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa laut bukan sekadar komoditas ekonomi atau wilayah pertahanan, tetapi bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga dari kerakusan dan kezaliman.

Reformasi Maritim: Dari Tata Kelola hingga Pendidikan Kader

Sebagai solusi, Partai X mendorong lahirnya Sekolah Negarawan Maritim lembaga kaderisasi untuk mencetak pemimpin-pemimpin maritim yang tak hanya paham laut, tetapi juga kuat secara moral dan amanah dalam mengelola sumber daya negara.

Reformasi konkret yang ditawarkan Partai X mencakup:

  1. Integrasi Sistem Informasi Lintas Lembaga Kelautan, agar pengawasan laut tidak tumpang tindih dan rawan manipulasi.
  2. Pemberdayaan Nelayan melalui Koperasi Pesisir, agar mereka tak terus terpinggirkan oleh mafia atau tengkulak.
  3. Audit Anggaran Proyek Alutsista secara Berkala, demi transparansi dan efektivitas belanja pertahanan.

Penutup: Jangan Sampai Kedaulatan Sekadar Simbol

Partai X menegaskan bahwa kerja sama luar negeri di bidang kemaritiman adalah hal positif, namun tak boleh melupakan urgensi reformasi dalam negeri. Jika tidak, kedaulatan hanya menjadi retorika di atas kapal, sementara realitas di dermaga masih dikuasai mafia dan koruptor.

“Kapal boleh buatan luar, tapi jangan sampai laut kita tetap diatur oleh tangan-tangan kotor,” pungkas Prayogi.

Partai X menyerukan agar Indonesia membangun kedaulatan yang sejati bukan hanya dari segi teknologi dan pertahanan, tetapi juga dari segi keadilan sosial, keberpihakan terhadap rakyat, dan kemurnian niat dalam menjaga amanah negeri.

Share This Article