muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Klaim ini disampaikan saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia, di Solo, Jawa Tengah.
Namun, pernyataan tersebut langsung menuai pertanyaan, bahkan dari internal pemerintahan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut bahwa data yang dirujuk adalah hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Februari. Ia meminta publik menunggu rilis data terbaru dari BPS pada bulan Agustus.
Partai X: Jika Pemimpin Bingung Data, Bagaimana Umat Tidak Bingung?
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyebut bahwa perbedaan narasi antara Presiden dan Menaker adalah contoh buruk komunikasi publik yang membingungkan masyarakat.
“Bagaimana mungkin Presiden menyampaikan klaim optimistis, sementara Menteri justru meminta publik menunggu?” ujarnya.
Dalam Islam, kejujuran informasi adalah bagian dari amanah kepemimpinan. Dalam Al-Qur’an, Allah memerintahkan:
“Dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan dan jangan (pula) kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)
Menutupi realita dengan angka yang menyesatkan sama saja dengan menyembunyikan kebenaran yang akan dipertanggungjawabkan kelak.
Umat Butuh Kejelasan, Bukan Imajinasi Angka
Partai X menegaskan bahwa data resmi BPS per Februari 2025 justru mencatat angka pengangguran meningkat menjadi 7,28 juta orang naik 83.450 dari tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan narasi penurunan yang disampaikan Presiden.
Dalam Islam sangat menekankan pentingnya keterbukaan pemimpin. Dalam hadist riwayat Muslim disebutkan:
“Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan umat Islam, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah haramkan surga atasnya.” (HR. Muslim)
Pemerintah wajib menyampaikan kondisi apa adanya, bukan membungkusnya dengan citra.
Keadilan Sosial Harus Dimulai dari Kejujuran Data
Menurut prinsip Partai X, keterbukaan data adalah pondasi negara yang ingin menghadirkan keadilan. Jika rakyat saja tak diberi data yang valid, maka bagaimana mungkin kebijakan bisa diarahkan untuk kesejahteraan?
Data adalah hak rakyat. Mengelolanya secara manipulatif hanya akan melahirkan kebijakan yang zalim. Pemimpin yang adil adalah yang menyampaikan kenyataan, walau pahit. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
“Katakanlah kebenaran, walaupun pahit.” (HR. Ibnu Hibban)
Solusi Islamik dan Struktural: Kerja, Bukan Wacana
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Partai X mengusulkan langkah-langkah nyata:
- Laporan Berkala Terbuka: Pemerintah wajib menyampaikan data ketenagakerjaan secara berkala dan terbuka kepada publik.
- Kerja Komunitas Berbasis Masjid dan Desa: Mendorong penciptaan lapangan kerja dari unit terkecil masyarakat.
- Pelatihan Berbasis Syariah untuk UMKM: Menyokong pengusaha mikro dengan pembinaan moral dan teknis agar mandiri.
- Insentif Wirausaha Muda: Menyemangati generasi baru untuk menjadi pelopor ekonomi umat.
Penutup: Jangan Bersembunyi di Balik Statistik
Partai X mengingatkan bahwa tanggung jawab pemimpin bukan membuat rakyat senang sesaat dengan angka apalagi memanipulasi data pengangguran, tapi membangun sistem yang adil, terbuka, dan memberdayakan. Pemimpin bukan juru bicara optimisme palsu, tetapi wakil amanah Allah untuk menegakkan keadilan di bumi.
Pemimpin yang amanah bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga di hadapan Allah, dan bahwa kejujuran dalam mengelola data publik adalah bagian dari akhlak pemerintahan yang Islami.
