muslimx.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, baru-baru ini mengajak para pemimpin dunia untuk memperkuat lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Menurutnya, peran aktif lembaga-lembaga ini penting agar tidak ada negara besar yang bertindak semena-mena dalam konflik perdagangan global, merujuk pada ketegangan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Namun ajakan itu dinilai prematur oleh sebagian pihak. Sebab, tata kelola kelembagaan dalam negeri sendiri masih penuh persoalan dari lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, hingga minimnya akuntabilitas publik.
Partai X: Islam Ajaran Amanah, Bukan Citra
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mempertanyakan urgensi wacana global jika urusan dalam negeri justru dibiarkan bobrok. Baginya, Islam tidak melarang tampil di panggung dunia, tapi mengutamakan pembersihan diri dan tanggung jawab terhadap umat lebih dulu.
“Kalau DPR bicara WTO dan IMF, tapi tidak benahi BPK, KPK, dan MA, itu hanya kamuflase penguasa,” tegasnya.
Dalam Islam, jabatan adalah amanah, bukan privilese untuk mencari panggung. Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah, sedangkan jabatan adalah amanah. Dan jabatan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.” (HR. Muslim)
Dengan dasar itu, Partai X menilai bahwa penguatan lembaga internasional hanya bermakna jika negara sendiri memiliki pijakan yang kokoh dari dalam.
Al-Qur’an: Jangan Makan Harta dengan Cara yang Batil
Partai X juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam negeri yang kerap tertutupi narasi global. Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, pengelolaan kekuasaan dan harta rakyat sangat dijaga kehormatannya.
“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil…”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini melarang praktik korupsi, manipulasi kebijakan, dan penyalahgunaan wewenang. Bagi Partai X, penguatan lembaga internasional tanpa membersihkan praktik dalam negeri hanya akan melahirkan “internasionalisasi kemunafikan”.
Solusi Islamik: Kelembagaan Berbasis Akhlak dan Rakyat
Partai X menawarkan solusi reformasi kelembagaan nasional yang tidak hanya bersifat teknokratis, tapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yakni:
- Tanggung jawab sebagai ibadah
Semua pejabat publik harus menyadari bahwa amanah kekuasaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan rakyat. - Indikator keberpihakan rakyat
Islam menekankan prinsip ‘adl (keadilan), maka ukuran kinerja lembaga negara harus jelas: seberapa berpihak pada rakyat kecil? - Reformasi karakter pejabat publik
Program seperti Sekolah Negarawan diusulkan sebagai ruang mencetak kader berintegritas, berilmu, dan beradab. Bukan sekadar pintar, tapi punya tanggung jawab moral dan sosial.
Menurut Partai X, seringkali panggung internasional digunakan untuk mereduksi masalah dalam negeri. Pemimpin tampil sebagai negarawan dunia, padahal di tanah airnya sendiri belum menuntaskan korupsi, pelayanan publik yang buruk, dan birokrasi yang lemah.
Penutup: Bangun Kepercayaan Rakyat sebagai Bekal Dunia dan Akhirat
Partai X menegaskan bahwa membangun nama baik bangsa tidak cukup lewat forum internasional, tetapi lewat institusi yang jujur, adil, dan berfungsi melayani umat.
Sudah saatnya negara berbenah dari dalam. Bangun kembali kepercayaan rakyat dengan institusi yang bekerja, bukan sekadar tampil di forum dunia.
Dalam Islam, keadilan dalam negeri adalah fondasi peradaban, dan kebohongan birokratis adalah sumber kehancuran.
