muslimx.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemerintah siap menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi beras. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan jelas: penipuan terhadap kebutuhan pokok rakyat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kenegaraan.
Bahkan, Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelidiki penyimpangan seperti pengurangan berat, pencampuran kualitas, dan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET). Bila kondisi terus memburuk, distribusi pangan akan diambil alih oleh negara.
Ketika Janji Tak Menjamin Perlindungan
Namun, data di lapangan menunjukkan hal yang jauh dari ideal. Investigasi mengungkap bahwa 85% beras premium dan 88% beras medium tidak memenuhi standar mutu. Bahkan 95% beras medium melanggar HET dan hampir 10% tak sesuai berat kemasan. Rakyat dirugikan hingga Rp99,35 triliun.
Menurut Rinto Setiyawan Majelis Tinggi Partai X, meski lembaga-lembaga seperti Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian telah disebutkan, tak satupun pelaku besar diumumkan ke publik. Janji tinggal janji, sementara kezaliman terus berlangsung. Dan kini Bapanas janji untuk perangi mafia beras, jangan hanya menjadi sekedar ucapan saja.
“Kalau Presiden benar berpihak pada rakyat, jangan beri ruang pada mafia beras,” tegas Rinto.
Dalam Islam, janji adalah amanah. Allah SWT berfirman:
“Dan penuhilah akad. Sesungguhnya akad itu adalah suatu ketetapan yang wajib.” (QS. Al-Ma’idah: 1)
Islam dan Keadilan Distribusi Pangan
Pangan dalam Islam bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari hifz al-nafs (penjagaan jiwa). Negara wajib hadir dalam memastikan distribusi yang adil, jauh dari penguasaan kartel yang menindas rakyat. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barangsiapa yang menimbun makanan, maka ia berdosa.”
Penimbunan dan manipulasi beras oleh para mafia jelas masuk kategori ini, dan pemerintah tidak boleh ragu untuk mengambil langkah tegas sesuai amanah syariah.
“Kedaulatan pangan harus menjadi strategi pertahanan umat, bukan alat kekuasaan,” tambah Rinto.
Solusi Partai X: Menegakkan Al-‘Adl dalam Distribusi Pangan
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip keadilan Islam, antara lain:
- Pembentukan Lembaga Audit Pangan Independen
Melibatkan unsur petani dan masyarakat sebagai bentuk syura (musyawarah rakyat) untuk mengontrol distribusi. - Pencabutan Izin Usaha bagi Pelaku Kezaliman
Berdasarkan prinsip ta’zir, pelaku manipulasi pangan harus dihukum dan diputus aksesnya ke sistem pangan nasional. - Transparansi Distribusi hingga Level Terbawah
Sebagaimana dalam Islam, hisbah (pengawasan publik) harus ditegakkan agar tak ada penggelapan hak rakyat. - Koperasi Rakyat Sejati, Bukan Topeng Elit
Sebagai bentuk ekonomi berjamaah untuk menghindari ihtikar (monopoli) oleh oligarki. - Subsidi Pangan Berbasis Keadilan Langsung
Dengan sistem infak fiskal, subsidi diarahkan langsung kepada yang berhak tanpa perantara korup.
Penutup: Negara Harus Tunduk pada Keadilan Ilahiyah, Bukan Kepentingan Duniawi
Partai X menekankan bahwa negara tidak boleh berpihak pada kekuatan pasar yang menindas. Bila Presiden dan Bapanas sungguh-sungguh menepati janji, maka harus ada tindakan nyata bukan hanya simbol dan pernyataan pers.
Dalam Islam, pemimpin yang lalai terhadap kebutuhan rakyat akan dihisab keras di akhirat. Karena itu, jangan lindungi mafia, lindungi umat.
