muslimx.id – Pemerintah kembali mendorong semangat nasionalisme ekonomi dengan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing di tingkat ASEAN dan global. Dalam acara ImpactPreneurs Summit 2025, Deputi Kementerian Koperasi dan UMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan untuk menciptakan solusi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang adil.
Namun, Partai X menyebut bahwa seruan tersebut berpotensi menjadi retorika kosong bila pemerintah tidak segera mengatasi hambatan nyata yang dihadapi lebih dari 30 juta UMKM, seperti akses permodalan, pelatihan, dan pasar.
Partai X: Jangan Arahkan UMKM ke Medan Global Jika Mereka Belum Dipersenjatai
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menilai seruan pemerintah agar UMKM “go ASEAN” sebagai bentuk nasionalisme yang tidak berdasar jika tidak dibarengi dukungan konkret.
“Mengajak UMKM bersaing global tanpa akses modal, pasar, dan teknologi itu bukan dorongan, tapi penyesatan. Itu seperti menyuruh rakyat berperang tanpa senjata,” tegas Prayogi.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Seruan ini menjadi pengingat bahwa ketimpangan dalam sistem ekonomi adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai Islam.
Islam dan Ekonomi: Keadilan adalah Pondasi, Bukan Bonus
Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Ahmad)
Partai X menilai bahwa sistem ekonomi hari ini terlalu banyak berpihak pada pemodal besar dan e-commerce raksasa, sementara UMKM yang menopang mayoritas ekonomi lokal justru kekurangan dukungan.
“Jika negara terus berpihak pada ritel asing dan korporasi digital, maka pelaku UMKM hanyalah korban dari slogan ‘ekonomi rakyat’ yang dikomersialisasi,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Memberdayakan UMKM Berdasarkan Prinsip Maslahah
Berikut adalah lima solusi yang ditawarkan Partai X sebagai bentuk jihad ekonomi demi kemandirian umat:
- Akses Modal Berbasis Komunitas
Negara harus mendirikan lembaga pembiayaan mikro berbasis koperasi syariah di tiap kecamatan. - Regulasi Ramah Rakyat
Hapuskan izin usaha yang memberatkan UMKM dan sederhanakan birokrasi yang menghambat produktivitas. - Pelatihan Berbasis Keunggulan Lokal
Libatkan pesantren, kampus Islam, dan tokoh masyarakat dalam pengembangan keterampilan. - 40% Belanja Pemerintah untuk UMKM Lokal
Tegaskan afirmasi melalui Perpres dan dorong belanja kementerian dan daerah untuk menyerap produk rakyat. - Aturan Etis untuk Platform Digital
Negara harus mengatur agar marketplace tidak mematikan pedagang lewat algoritma dan perang harga tidak adil.
Penutup: Jangan Biarkan Rakyat Kecil Hanya Jadi Penonton Narasi
Islam tidak hanya menyuruh umatnya bekerja keras, tapi juga menyuruh negara menciptakan sistem yang adil. Memberdayakan UMKM bukan belas kasihan, tapi kewajiban.
Partai X menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi bukan dinilai dari pertumbuhan korporasi raksasa, tapi dari seberapa sejahtera warung kopi, penjahit, petani, nelayan, dan pengrajin lokal.
