muslimx.id – Pemerintah melalui Kementerian ESDM mewacanakan pelibatan UMKM dan BUMD dalam pengelolaan sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, dan Jawa Tengah. Menteri Bahlil Lahadalia mengklaim potensi tambahan produksi bisa mencapai 100.000 barel per hari.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa program ini bertujuan mendorong ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menambahkan bahwa setiap 1.000 sumur yang dikelola dapat menciptakan sekitar 2.000 lapangan kerja baru.
“Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret untuk mengurangi impor minyak mentah dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Partai X: Jangan Melempar Beban ke Rakyat Tanpa Pendampingan dan Perlindungan
Menanggapi rencana ini, Partai X mempertanyakan keseriusan negara. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa program dengan melibatkan UMKM dan BUMD ini justru bisa menjadi beban baru bagi rakyat jika tidak dibarengi dukungan menyeluruh.
“Kalau negara serius bantu rakyat, jangan cuma lempar amanah tanpa fasilitas, pelatihan, dan perlindungan. Ini soal tanggung jawab, bukan asal lepas tangan,” tegas Prayogi.
Dalam Islam, tanggung jawab terhadap amanah adalah hal yang sangat berat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya enggan memikulnya dan merasa takut akan mengkhianatinya, lalu dipikullah oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)
Dalam Islam Energi Adalah Hak Umat, Bukan Komoditas Penguasa
Partai X menegaskan bahwa energi adalah milik bersama, bukan alat dagang segelintir kelompok. Dalam Islam, sumber daya alam adalah milik umat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud)
Maka, negara wajib memastikan pengelolaan energi berpihak kepada rakyat, bukan justru menjadikan mereka sebagai pihak yang dibebani resiko teknis dan finansial tanpa dukungan nyata.
Solusi Partai X: Energi Berkeadilan dengan Prinsip Syariah
Untuk mewujudkan pengelolaan sumur rakyat yang adil dan berkelanjutan, Partai X mengusulkan:
- Roadmap Energi Berbasis Kerakyatan: Dirancang berdasarkan potensi lokal dan prinsip maslahat.
- Pelatihan dan Pendampingan Teknis: Supaya UMKM dan BUMD punya kapasitas dan standar keselamatan kerja.
- Skema Pembiayaan Bebas Riba: Dengan dana syariah dan tanpa rente agar pelaku usaha tidak tercekik utang.
- Pengawasan Mandiri dan Transparansi Proyek: Agar tidak muncul mafia baru di balik nama rakyat.
- Perlindungan Hukum dan Lingkungan: Untuk memastikan keberlanjutan dan mencegah eksploitasi.
Penutup: Negara Wajib Hadir, Jangan Cuma Nonton
Partai X mengingatkan bahwa dalam Islam, pemimpin tidak boleh membebani rakyat dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak sanggup pikul.
“Celakalah para pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya.” (HR. Ahmad)
“Kalau hanya rakyat yang kerja, sementara negara hanya menonton dari jauh, ini bukan gotong royong. Ini pembiaran,” tutup Prayogi.
Partai X mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah, agar tidak menjadikan rakyat sebagai alat uji coba kebijakan energi. Wujudkan tata kelola energi yang adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan umat.
