muslimx.id – Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam forum PaDi UMKM Expo 2025 di Surabaya, Staf Ahli Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, menyampaikan bahwa AI dapat menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi, memetakan kebutuhan pasar, dan menghubungkan pelaku usaha dengan rantai industri nasional.
Namun, benarkah teknologi adalah jalan keluar paling mendesak bagi UMKM?
Partai X: Negara Harus Hadir Menjawab Masalah Pokok UMKM
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengkritisi keras arah kebijakan yang terlalu berorientasi pada digitalisasi, padahal masalah pokok UMKM adalah keterbatasan akses permodalan, ketimpangan pasar, dan kendala bahan baku.
“Negara jangan hanya tampil sebagai inovator teknologi, tetapi juga pelindung ekonomi rakyat. Jangan melompat ke langit digital jika tanah UMKM masih gersang,” ujarnya.
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan pemimpin untuk menegakkan keadilan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Pandangan Islam Tentang Keadilan Ekonomi: Pilar Syariat yang Terlupakan
Partai X menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mengakar pada keadilan sosial, bukan hanya efisiensi teknologi. Kebijakan berbasis AI bisa menjadi jebakan bagi UMKM yang belum siap secara infrastruktur dan literasi.
“Kalau negara hanya menargetkan angka partisipasi digital tanpa membangun pondasi ekonomi yang sehat, itu bukan solusi itu sekadar pertunjukan,” ujar Prayogi.
Dalam hadis Nabi SAW, ditegaskan:
“Barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)
Solusi Partai X: Bangun UMKM dari Akar, Bukan dari Aplikasi
Partai X mengusulkan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan prinsip ta’awun (saling tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial negara, antara lain:
- Modal Tanpa Riba dan Bunga Nol Persen
Negara harus menyediakan pembiayaan ultra-mikro syariah bagi pelaku usaha kecil sebagai bagian dari keadilan sosial. - Belanja Pemerintah Wajib pada Produk Rakyat
Minimal 30% dari anggaran BUMN dan APBN harus dibelanjakan untuk produk lokal UMKM. - Lindungi dari Raksasa Digital
Tegaskan regulasi yang melindungi UMKM dari monopoli platform besar dan persaingan tidak adil. - Pemetaan Masalah Lapangan
Jangan asal terap teknologi. Dengarkan langsung suara rakyat agar kebijakan tidak asal-asalan.
Penutup: Jangan Jadikan AI Sebagai Tirai Kepalsuan Keadilan
Partai X memperingatkan agar pemerintah tidak menjadikan AI sebagai tameng pencitraan, sementara akar persoalan UMKM tak tersentuh.
“Negara harus berpihak, bukan mengaburkan. UMKM bukan bahan eksperimen digitalisasi, melainkan amanah yang harus dilindungi,” tutup Prayogi.
Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat, bukan penyaji ilusi:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim, hasan)
Dalam Islam kebijakan ekonomi dan teknologi berpijak pada realitas rakyat, bukan mimpi para pejabat. Negara berkewajiban mewujudkan keadilan, bukan sekadar memamerkan inovasi yang tak menyentuh kehidupan nyata umat.
