muslimx.id – Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Pangkalbalam di Bangka Belitung untuk meninjau kesiapan dan distribusi energi di wilayah tersebut.
Ketua Dewan Komisaris Pertamina, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung tantangan distribusi, termasuk persoalan teknis seperti pendangkalan alur laut. Sementara itu, Executive GM Pertamina Sumbagsel, Erwin Dwiyanto, menilai bahwa kunjungan ini penting untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam Islam, ketahanan energi adalah bagian dari fardhu kifayah negara. Negara tidak boleh berdiam jika rakyat tertekan karena skema distribusi yang timpang dan harga yang tidak manusiawi.
Partai X: Ketahanan Energi Butuh Ketegasan Negara, Bukan Sekadar Seremonial
Menanggapi kunjungan tersebut, Partai X menyatakan bahwa peninjauan tak boleh berhenti pada seremoni simbolik. Harus ada keberanian untuk membongkar skema kartel energi yang menghambat keadilan distribusi dan menyebabkan harga melambung di banyak wilayah. Menurut Prayogi R. Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute:
“Apa guna kunjungan, jika jaringan distribusi masih dikuasai kelompok tertentu dan rakyat tetap sulit mengakses energi dengan harga wajar?”
Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, pemimpin bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan rakyat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya pokok seperti energi.
“Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip Islam: Distribusi Energi adalah Amanah, Bukan Ladang Monopoli
Partai X menegaskan bahwa distribusi energi bukan sekadar isu teknis, tapi urusan amanah publik (amanat al-ummah). Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
“Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan jaringan oligarki energi,” lanjut Prayogi.
Solusi Partai X: Bongkar Skema Kartel, Mewujudkan Keadilan Energi untuk Semua
Untuk mewujudkan ketahanan energi yang berpihak pada rakyat, Partai X mengusulkan:
- Audit Transparan Distribusi Energi Nasional
Melibatkan lembaga independen untuk menyisir seluruh rantai distribusi, dari kilang hingga SPBU. - Penegakan Hukum terhadap Kartel Energi
Skema monopoli atau pengendalian harga oleh segelintir aktor harus ditindak tegas dan dibongkar sampai akar. - Desentralisasi dan Keadilan Wilayah
Terminal energi di daerah perlu diberi otonomi operasional dan logistik, agar tidak selalu tergantung pusat. - Harga Energi yang Berbasis Keadilan Sosial
Perhitungan harga harus mempertimbangkan wilayah, penghasilan masyarakat, dan akses bahan bakar utama. - Pelibatan Publik dan Pelaporan Berkala
Warga harus tahu dari mana energi mereka berasal, dan kemana subsidi energi dialirkan.
Penutup: Energi adalah Nikmat Allah, Jangan Dijadikan Alat Kepentingan
Partai X menyerukan agar pemerintah menunaikan amanah sebagai penjaga maslahat umat, bukan hanya pengelola proyek atau pemberi pernyataan simbolik.
“Energi adalah nikmat Allah, dan pengelolaannya harus adil, transparan, dan untuk seluruh umat. Bukan untuk penguasa, bukan untuk investor asing semata,” tutup Prayogi.
Partai X mengajak seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah dan BUMN, untuk memastikan keadilan energi sebagai bagian dari ibadah sosial dan tanggung jawab amanah kepemimpinan.
