muslimx.id – Komando Operasi (Koops) Habaema menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata OPM, termasuk penyergapan terhadap Mayer Wenda (Wakil Panglima Kodap XII), telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Mayer Wenda yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2016, tewas dalam baku tembak pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Pangkoops Habaema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa keselamatan rakyat Papua adalah prioritas utama, dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partai X: Hukum Tak Boleh Lepas dari Rasa Keadilan dan Hati Nurani
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pendekatan keamanan harus dibarengi dengan hikmah dan keadilan sejarah.
“Negara wajib hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar penjaga wilayah,” ujarnya.
“Islam mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari kezaliman.”
Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian.” (HR. Muslim)
Dalam Islam: Keadilan adalah Ruh Penegakan Hukum
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menegaskan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu.” (QS. An-Nisa: 135)
Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat, bukan hak untuk bertindak sewenang-wenang. Jika rakyat merasa takut kepada negara lebih dari mereka merasa dilindungi, maka disitulah tanda hilangnya ruh keadilan.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menentukannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Solusi Partai X: Damai Tak Hanya Soal Senjata, Tapi Soal Hati
Partai X menawarkan solusi konkret dan bernafaskan nilai-nilai Islam untuk menyembuhkan luka panjang masyarakat Papua:
- Evaluasi Pendekatan Keamanan
Meninjau kembali penggunaan kekuatan senjata sebagai solusi utama, dan menggeser ke pendekatan yang lebih berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya setempat. - Dialog Nasional yang Jujur dan Setara
Mewujudkan majelis dialog yang menghadirkan tokoh-tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan Papua dengan niat ikhlas menyelesaikan luka sejarah. - Komisi Keadilan dan Pengakuan Sejarah
Membentuk lembaga independen yang mengkaji ulang jejak konflik dan memperjuangkan pengakuan atas kesalahan masa lalu demi rekonsiliasi. - Pendidikan untuk Perdamaian dan Ukhuwah
Mendirikan sekolah-sekolah perdamaian dan pusat kajian Islam humanis di kawasan rawan konflik, agar generasi muda tumbuh dengan semangat persaudaraan, bukan permusuhan. - Ekonomi Berbasis Adat dan Keadilan
Mengembangkan sistem ekonomi yang tidak mengeksploitasi tanah dan sumber daya Papua, melainkan melibatkan masyarakat secara utuh dan adil.
Penutup: Hadirkan Negara yang Menyembuhkan, Bukan Melukai
Dalam Islam dan dalam prinsip negara yang adil, penegakan hukum harus menyatu dengan cinta, pengakuan, dan kemanusiaan. Papua bukan hanya soal keamanan, tetapi soal keadilan yang belum selesai.
Penegakan hukum tanpa ruh keadilan dan kasih sayang, hanya akan mewariskan dendam antar generasi.
“Papua tidak butuh lebih banyak tembakan, tapi lebih banyak pelukan dari keadilan,” tutup Rinto.
