muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik seorang militer perwira tinggi bintang empat sebagai Wakil Panglima TNI pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat. Meski Markas Besar TNI telah mengkonfirmasi rencana ini, nama pejabat yang akan dilantik masih dirahasiakan. Beberapa kandidat yang disebut antara lain Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Muhammad Fauzan, mempertanyakan urgensi menghidupkan kembali jabatan ini. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak selaras dengan semangat pemangkasan anggaran dan efisiensi lembaga negara.
“Apakah ini demi efektivitas atau sekadar menampung kepentingan kekuasaan?” ujarnya.
Partai X: Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Warisan Jabatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa setiap jabatan strategis negara terutama di tubuh militer harus memiliki urgensi yang jelas, objektif, dan transparan.
“Jabatan tinggi bukan kursi kehormatan pribadi, tapi tanggung jawab besar yang akan dipertanyakan di hadapan Allah,” kata Rinto.
Ia mengingatkan, rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Kekuasaan hanya titipan yang wajib digunakan untuk melindungi mereka, bukan untuk memperkuat genggaman kekuasaan segelintir pihak.
Allah ﷻ berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)
Dalam Islam Militer Kuat, Sipil Harus Tetap Memimpin
Partai X menegaskan, kekuatan militer harus berada dalam kerangka pengawasan sipil yang adil. Tujuannya jelas yaitu menjaga kedaulatan rakyat, bukan menjaga singgasana kekuasaan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Solusi Partai X: Tata Kembali Struktur Militer dengan Hikmah
Untuk mencegah politisasi dan pemborosan anggaran, Partai X menawarkan langkah-langkah berikut:
- Audit Kebutuhan Struktural TNI
Menentukan posisi strategis berdasarkan kebutuhan riil pertahanan, bukan kepentingan politik sesaat. - Transparansi Proses Pengisian Jabatan
Semua proses seleksi pejabat tinggi diumumkan secara terbuka, agar rakyat tahu alasan pengangkatan tersebut. - Pengawasan Independen
Membentuk dewan sipil-militer independen untuk mengawasi kinerja dan pengisian jabatan. - Efisiensi Anggaran Pertahanan
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat langsung bagi kesiapan militer dan kesejahteraan prajurit. - Pendidikan Moral dan Hukum di Lingkungan Militer
Agar kekuatan bersenjata tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Penutup: Amanah Kekuasaan, Jalan Menuju Keselamatan atau Kehancuran
Partai X mengingatkan, jabatan adalah ujian. Jika dipakai untuk menegakkan keadilan, ia menjadi jalan menuju surga. Tapi jika digunakan untuk menzalimi atau memperkaya kelompok, ia menjadi sebab kehancuran di dunia dan akhirat.
“Siapa yang kami angkat untuk mengurus suatu urusan lalu ia menyembunyikan darinya walau hanya jarum, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memikulnya.”
(HR. Muslim)
“Jika jabatan dibentuk hanya untuk menampung loyalis, maka itu bukan pengabdian pada negara, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tutup Rinto.
