muslimx.id – Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar kenaikan gaji anggota DPR menjadi Rp3 juta per hari. Ia menegaskan tidak ada penambahan gaji, hanya pemberian tunjangan rumah sebagai kompensasi. Anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi menempati rumah jabatan yang sebelumnya difasilitasi pemerintah.
Menurut Puan, tunjangan rumah dinas diberikan agar anggota dewan tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, termasuk memfasilitasi konstituen dari daerah pemilihan yang datang ke Jakarta. Ia memastikan kebijakan ini berlaku merata. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menambahkan aturan itu bersumber dari surat resmi Setjen DPR pada September 2024.
Partai X: Jangan Sekadar Bantah, Buktikan dengan Transparansi
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyampaikan catatan kritis. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Karena itu, bantahan saja tidak cukup. Publik berhak tahu detail penerimaan wakil rakyat.
“Kalau memang tidak ada kenaikan, buka saja transparansi. Jangan sekadar dibantah, coba cek isi dompetnya,” tegas Rinto.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah dan parlemen hanyalah mandat rakyat, bukan penguasa absolut. Seluruh kebijakan harus dilandasi keadilan, moralitas, dan keterbukaan. Rakyat tidak boleh dibiarkan curiga terhadap pemimpinnya akibat informasi simpang siur.
Pandangan Islam: Jabatan adalah Amanah
Dalam Islam, jabatan bukanlah privilese untuk kenyamanan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ayat Al-Qur’an juga menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Partai X menilai polemik tunjangan ini seharusnya dijawab dengan keterbukaan penuh, bukan sekadar klarifikasi singkat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat.
Solusi Partai X: Audit dan Keterbukaan
Partai X menawarkan tiga langkah: DPR wajib membuka laporan penerimaan anggota secara berkala, setiap tunjangan harus jelas peruntukannya, dan perlu audit independen agar publik percaya anggaran dikelola benar.
Bagi Partai X, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun melalui kejujuran. Islam sendiri menegaskan:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.” (QS. At-Taubah: 119).
Rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai objek pajak atau sekadar penonton. Mereka adalah pemilik kedaulatan. DPR harus menunjukkan keteladanan moral, mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas fasilitas pribadi. Dengan demikian, janji demokrasi berjalan seiring dengan ajaran Islam: kepemimpinan adalah amanah, dan amanah harus ditunaikan dengan jujur.
