muslimx.id – Wakil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan adanya 12 kebijakan ngawur Bupati Pati, Sudewo. Temuan ini muncul setelah desakan warga Kabupaten Pati agar Sudewo dilengserkan melalui demonstrasi besar-besaran.
Salah satu kebijakan yang memicu kemarahan publik adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Selain itu, pansus juga menemukan dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur tak efisien, serta mutasi jabatan yang menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik.
Pansus kini memanggil sejumlah pejabat Pemkab Pati untuk dimintai keterangan. Proses hak angket akan berjalan transparan dengan 15 anggota pansus yang berkomitmen bekerja maraton meski terbentur libur HUT ke-80 RI.
Islam tentang Pemimpin yang Menyengsarakan Rakyat
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara: 183)
Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan yang memberatkan rakyat adalah bentuk kezaliman dan kerusakan. Pemimpin yang membuat rakyat tercekik berulang kali, sejatinya telah mengkhianati amanah yang Allah titipkan.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang menguasai rakyat Muslim lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Hadits ini mengingatkan bahwa pemimpin yang menipu dan menyusahkan rakyat akan menanggung azab berat di akhirat.
Partai X: 12 Kebijakan Sama Dengan 12 Kali Rakyat Tercekik!
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan:
“12 kebijakan ngawur berarti rakyat tercekik 12 kali. Kenaikan pajak berlebihan, proyek mercusuar, dan mutasi jabatan asal-asalan adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Kekuasaan itu mandat kecil, bukan kuasa mutlak.”
Partai X menegaskan, negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Pemerintah daerah harus menjadi pelayan, bukan penghisap kehidupan masyarakat.
Solusi Islami Menurut Partai X
- Audit Rakyat Terbuka – evaluasi menyeluruh melibatkan DPRD, akademisi, masyarakat sipil, dan media agar kebijakan diuji manfaat dan dampaknya.
- Moratorium Kebijakan Pajak – hentikan sementara pungutan daerah yang mencekik rakyat.
- Dialog Publik Wajib – setiap kebijakan harus lahir dari musyawarah rakyat, bukan paksaan sepihak.
- Infrastruktur Berbasis Kebutuhan Nyata – bukan proyek mercusuar, melainkan fasilitas yang menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Penutup: Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Kebijakan ngawur bukan sekadar salah administrasi, melainkan bentuk kezaliman nyata.
Rakyat Pati berhak hidup tanpa dicekik 12 kali oleh kebijakan salah arah. Jika pemimpin tak mampu menjalankan amanah, maka lengser adalah jalan paling adil.
