muslimx.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa petani yang memiliki penggilingan padi skala besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah. Aturan ini diberlakukan untuk melindungi rakyat agar mendapatkan beras yang tepat takaran, tepat kualitas, dan harga terjangkau.
Prabowo mengancam akan menindak tegas perusahaan pangan curang, bahkan mengambil alih penggilingan nakal untuk diserahkan kepada koperasi petani. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang bermain di atas kebutuhan dasar rakyat.
Namun, kritik datang dari Partai X. Mereka menegaskan bahwa izin usaha memang penting, tetapi izin untuk petani hidup layak jauh lebih mendesak.
Islam tentang Keadilan dalam Pangan
Allah SWT berfirman:
“Dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya.” (QS. Asy-Syu’ara: 181)
Ayat ini menegaskan bahwa dalam distribusi pangan dan harga kebutuhan pokok, keadilan adalah prinsip utama. Ketika kebijakan hanya menekan pengusaha tanpa memperbaiki posisi petani kecil, keadilan tetap belum terwujud.
Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin itu penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Hadits ini mengingatkan bahwa tanggung jawab pemimpin tidak sebatas membuat aturan, tetapi memastikan rakyat khususnya petani sebagai penopang pangan dijamin hidup layak.
Partai X: Negara Wajib Izinkan Petani Sejahtera
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan:
“Menindak pengusaha curang itu baik, tetapi lebih penting memastikan petani bisa hidup layak. Jangan sampai izin usaha lebih diutamakan ketimbang izin petani untuk makan, sekolah, dan sejahtera.”
Partai X menegaskan bahwa sejahtera berarti kebutuhan dasar rakyat terpenuhi mengenai sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara wajib melindungi petani dari monopoli harga dan permainan pasar.
Solusi Islami Menurut Partai X
Berdasarkan prinsip Islam, negara adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang memperumit rakyat. Partai X menawarkan solusi konkret:
- Badan Pengawasan Pangan Independen – dengan kewenangan penuh menindak mafia pangan, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
- Koperasi Petani sebagai Pengelola Utama – bukan korporasi besar, agar harga gabah lebih adil bagi petani.
- Transparansi Data Produksi & Distribusi – rakyat berhak tahu berapa produksi beras dan ke mana distribusinya.
- Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi – berani melawan modal besar dan relasi yang merugikan rakyat.
Penutup: Petani Harus Hidup Layak
Islam menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas yang boleh dipermainkan segelintir orang. Aturan izin memang perlu, tetapi yang lebih mendesak adalah memastikan petani diizinkan hidup layak dan rakyat dijamin kebutuhan pokoknya.
Tanpa itu, izin usaha hanya menjadi aturan administratif sementara petani tetap miskin di sawahnya, dan rakyat tetap membeli beras dengan harga mencekik.
