muslimx.id – Audiensi massa aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur dengan pimpinan DPRD Jatim berlangsung alot. Ratusan mahasiswa menuntut Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, untuk hadir langsung menemui massa. Namun aparat hanya memperbolehkan Musyafak berada di halaman gedung DPRD dengan pembatas kawat berduri.
Hujan deras mengguyur lokasi, tetapi mahasiswa tetap bertahan. Akhirnya Musyafak menemui massa, meski tetap terhalang sekat besi. Di hadapan mereka, Musyafak membacakan 30 tuntutan mahasiswa, namun massa menolak jika tuntutan hanya sebatas dibacakan. Mereka mendesak jaminan agar aspirasi benar-benar disampaikan ke pemerintah pusat.
Musyafak berjanji mengirimkan surat resmi ke Jakarta, sambil menekankan bahwa sebagian besar tuntutan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Sekretariat DPRD Jatim pun memastikan seluruh tuntutan akan dipublikasikan melalui akun resmi DPRD Jatim.
Partai X: Jangan Biarkan Aspirasi Rakyat Terhenti di Atas Kertas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kejadian ini mencerminkan jauhnya jarak antara rakyat dan wakilnya. Menurutnya, aspirasi mahasiswa adalah suara rakyat yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau aspirasi rakyat hanya berakhir di meja birokrasi, maka penderitaan rakyat tetap berlanjut,” tegas Rinto.
Ia menambahkan, negara ibarat rumah, sementara rakyat adalah penghuninya. Tanpa penghuni, rumah kehilangan arti. Karenanya, negara wajib menjadikan rakyat sebagai prioritas utama, bukan menutup diri di balik tembok birokrasi dan kawat berduri.
Sudut Pandang Islam: Amanah Kepemimpinan Tidak Boleh Dikhianati
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Aspirasi mahasiswa yang memperjuangkan kepentingan rakyat bukanlah ancaman, melainkan bentuk amar ma’ruf. Menolak atau mengabaikan aspirasi berarti mengkhianati amanah. Al-Qur’an pun menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Dalam konteks ini, DPRD dan pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan kewenangan atau prosedur, tetapi wajib menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Menutup aspirasi dengan kawat berduri adalah simbol keterputusan pemimpin dari umat.
Solusi Islami dan Jalan Keluar
Partai X menekankan, solusi atas kebuntuan ini harus tegas, transparan, dan berpihak pada rakyat. Beberapa langkah yang diusulkan:
- Transparansi Aspirasi: Semua tuntutan rakyat harus ditindaklanjuti dengan mekanisme terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau prosesnya.
- Hapus Birokrasi Berbelit: Negara tidak boleh membuat aspirasi rakyat terhenti di meja administrasi.
- Dialog Tanpa Sekat: Pemimpin wajib berani duduk sejajar dengan rakyat, bukan dibatasi kawat berduri.
- Kebijakan Berkeadilan: Setiap regulasi harus diorientasikan pada maslahat rakyat, bukan kepentingan pejabat.
Penutup: Negara Harus Kembali kepada Amanah
Audiensi mahasiswa di Surabaya menunjukkan bahwa jarak antara rakyat dan wakilnya masih menganga. Dari perspektif Islam, kondisi ini adalah tanda lemahnya kesadaran pemimpin akan amanah kepemimpinan. Negara hanya akan kokoh jika berdiri di atas ridha rakyat dan keadilan, bukan di atas kawat berduri dan administrasi kosong.
Partai X menegaskan, suara rakyat adalah amanah, dan amanah itu harus disampaikan dengan adil. Islam mengajarkan bahwa mengabaikan amanah kepemimpinan adalah bentuk pengkhianatan. Karena itu, negara harus kembali kepada jalan keadilan dan keberpihakan sejati kepada rakyat.