muslimx.id – DPR resmi memilih memberikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi anggota periode 2024–2029. Kebijakan ini menggantikan fasilitas rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah beralasan, pemberian tunjangan lebih efisien dibanding biaya perawatan rumah dinas yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Rumah jabatan, kata Said, akan dikembalikan kepada negara untuk dimanfaatkan pejabat lain. Ia menegaskan tunjangan bukan hal baru karena DPD sudah lebih dulu menikmatinya. Namun, publik menilai keputusan ini hanya menambah beban rakyat yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Partai X: DPR Gagal Menjalankan Amanah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai langkah DPR mencederai rasa keadilan rakyat.
“Negara punya tiga tugas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi DPR malah sibuk mengatur kenyamanan dirinya sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, DPR sedang membangun jurang antara pejabat dan rakyat. Padahal, rakyat hari ini tidak bermimpi rumah mewah atau tunjangan besar. Mereka hanya ingin hidup layak, pendidikan terjangkau, dan harga kebutuhan pokok stabil.
Islam Mengajarkan: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kemewahan
Dalam Islam, jabatan tidak pernah dimaknai sebagai jalan mencari fasilitas. Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud).
Artinya, pemimpin bukan orang yang pertama menuntut kenyamanan, tapi yang pertama mengorbankan dirinya demi umat.
Al-Qur’an pun menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Maka, keputusan DPR mengambil tunjangan miliaran rupiah di tengah kesusahan rakyat bukan hanya soal kebijakan fiskal, tapi pelanggaran etika kepemimpinan Islami: mengutamakan diri di atas penderitaan rakyat.
Solusi Islami: Pangkas Tunjangan, Kembalikan ke Umat
Partai X mengusulkan agar tunjangan DPR dipangkas drastis dan dialihkan untuk sektor yang langsung dirasakan rakyat yaitu pendidikan, kesehatan, dan pangan murah. Dalam perspektif Islam, harta publik adalah amanah. Rasulullah SAW pernah menolak mengambil keuntungan pribadi dari baitul mal, bahkan hidup sederhana meski beliau pemimpin tertinggi umat.
Selain itu, perlu pendidikan politik moral bagi pejabat yang bisa diwujudkan lewat Sekolah Negarawan agar setiap pengambil keputusan sadar, bahwa satu rupiah uang rakyat yang diselewengkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Penutup: Rakyat Bukan Penonton Kemewahan Pejabat
Keputusan DPR ini menunjukkan betapa pejabat politik sering hidup di menara gading, lupa bahwa rakyat sedang berjibaku melawan harga beras, listrik, dan sekolah anak. Islam mengingatkan kepemimpinan adalah amanah yang akan menjadi kehinaan di akhirat bila disalahgunakan.
Maka, pertanyaan besar kini menggema: masihkah DPR layak disebut wakil rakyat jika kenyamanannya lebih diprioritaskan daripada kelangsungan hidup rakyatnya?
