muslimx.id – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dana TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp 650 triliun atau turun 24,7 persen dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Irman menegaskan agar penurunan itu tidak ditutup dengan langkah instan seperti menaikkan pajak dan retribusi yang hanya akan membebani rakyat.
Kritik Partai X: Jangan Bebani Rakyat dengan Pajak Baru
Menanggapi kondisi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan tugas negara yang hakiki yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh diambil dari dompet rakyat melalui kenaikan PBB atau retribusi daerah.
“Rakyat sudah terbebani harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan tarif kesehatan yang kian mahal. Jangan lagi ditambah dengan pajak baru,” tegas Rinto.
Bagi Partai X, pemerintah daerah harus mencari solusi berkeadilan, bukan jalan pintas yang menambah beban rakyat. Optimalisasi BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan sektor produktif dinilai lebih tepat.
Islam Ingatkan: Haram Memeras Rakyat dengan Dalih Pajak
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pemalak. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:188):
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil…”
Kebijakan fiskal yang membebani rakyat tanpa pertimbangan kemampuan mereka adalah bentuk kezhaliman.
Rasulullah ﷺ juga menegaskan:
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, pemerintah daerah wajib memastikan kebijakan fiskalnya tidak menindas rakyat, tetapi justru melindungi mereka.
Solusi Partai X: Reformasi Fiskal Berbasis Rakyat
Partai X menegaskan bahwa penurunan TKD memang tantangan besar, tetapi bukan alasan untuk memalak rakyat dengan pajak baru. Solusi yang ditawarkan antara lain:
- Reformasi fiskal berbasis rakyat dan partisipasi publik.
- Optimalisasi BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
- Digitalisasi penerimaan daerah untuk menutup kebocoran.
- Kemitraan sehat dengan sektor swasta lokal yang menguntungkan masyarakat.
- Anggaran berbasis ekologi, agar pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
Penutup: PAD Sehat Lahir dari Kinerja, Bukan Jeritan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa daerah harus kreatif, transparan, dan solutif. Pendapatan asli daerah yang sehat adalah PAD yang lahir dari kerja keras dan inovasi pemerintah daerah, bukan dari keringat rakyat yang diperas.
Islam sudah memperingatkan bahwa pemimpin yang zalim akan diadili terlebih dahulu di akhirat. Karena itu, setiap kebijakan fiskal harus berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. Negara hadir untuk melindungi, bukan menindas.
