muslimx.id – Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menginstruksikan pemerintah daerah memperkuat pertahanan data siber. Presiden Prabowo menargetkan seluruh provinsi segera membentuk tim tanggap insiden siber tahun ini. Hingga kini, baru enam provinsi yang memenuhi syarat. Salah satunya Jambi yang resmi menerima sertifikat registrasi dari BSSN.
Nugroho mengingatkan, era digital membawa ancaman serius. Dari hasil monitoring Januari hingga Juli 2025, BSSN mencatat empat miliar anomali lalu lintas internet. Sebagian besar anomali itu mengarah ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
Islam dan Prioritas Melindungi Rakyat
Islam mengajarkan bahwa amanah kepemimpinan bukan hanya menjaga aset atau sistem, tetapi yang utama adalah menjaga kesejahteraan rakyat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4:58):
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa amanah tidak boleh dipersempit pada urusan teknis seperti data atau sistem belaka. Keadilan harus dirasakan nyata dalam kehidupan rakyat.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban ganda: menjaga keamanan sekaligus menjamin kesejahteraan. Jika negara hanya fokus pada satu sisi, maka akan terjadi ketimpangan. Rasulullah SAW pernah bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Muslim)
Maka dari itu, pemerintah harus menyeimbangkan strategi keamanan siber dengan pemenuhan hak-hak rakyat: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kritik Partai X: Data Dijaga, Rakyat Terlupakan
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menilai negara terlalu cepat tanggap menjaga data, tetapi lambat memperhatikan rakyat kecil.
“Data dijaga ketat, tapi kehidupan rakyat tetap longgar tanpa perlindungan sosial yang kuat,” tegas Erick.
Partai X menekankan, keamanan siber penting, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar rakyat dikesampingkan. Dalam prinsipnya, negara bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat. Pemerintah hanyalah sopir, bukan pemilik bus bernama negara. Menjaga data memang penting, tetapi jauh lebih mendesak adalah menjaga hidup rakyat agar layak dan sejahtera.
Seruan untuk Menata Ulang Sistem
Islam mengajarkan bahwa semua kebijakan publik harus berlandaskan keadilan. Partai X menawarkan beberapa solusi:
- Integrasi keamanan dengan pelayanan rakyat. Pertahanan siber harus mendukung pelayanan publik, bukan sekadar proyek teknis.
- Transparansi anggaran. Rakyat berhak tahu untuk apa dana miliaran rupiah dihabiskan.
- Pendidikan digital. Literasi siber harus menyentuh masyarakat, bukan hanya pejabat.
- Penguatan layanan dasar. Digitalisasi harus memudahkan akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
- Audit publik reguler. Pertahanan siber harus diawasi rakyat, agar tidak menjadi proyek elitis.
Penutup: Keadilan Sejati Bukan Sekadar Menjaga Sistem
Keamanan siber memang penting untuk kedaulatan bangsa, tetapi dalam Islam, keamanan sejati adalah ketika rakyat merasa terlindungi dan sejahtera. Menjaga data tanpa menjaga kehidupan rakyat adalah bentuk kelalaian.
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama memastikan setiap kebijakan digital berpihak pada rakyat. Kejujuran, amanah, dan keadilan harus menjadi dasar setiap program negara agar bangsa ini tidak hanya kuat secara digital, tetapi juga adil secara sosial.
