muslimx.id – Pemerintah memastikan gula petani yang menumpuk akan segera diserap melalui Danantara Indonesia. Badan Pangan Nasional menegaskan skema pembelian ini bertujuan menjaga harga tetap stabil di tingkat petani tebu. Deputi III Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyebut mekanisme sedang disusun agar harga sesuai ketetapan.
Kesepakatan dengan Danantara diteken pada 22 Agustus 2025 dan segera dilaksanakan. Penyerapan ini juga diklaim sebagai upaya menahan rembesan gula rafinasi ke pasar rakyat.
Kritik Partai X: Petani Hanya Diberi Harapan Manis
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan ini belum menyentuh masalah pokok petani. Ia menegaskan, janji pemerintah sering berhenti pada angka dan rapat, bukan kesejahteraan nyata.
“Petani tebu tetap lapar, sementara pejabat sibuk mengatur mekanisme dan meneken kontrak,” ujarnya tegas.
Menurut Prayogi, tugas negara hanya tiga yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Namun realitasnya, pemerintah lebih sering melindungi kepentingan dagang daripada nasib petani.
Perspektif Islam: Petani dan Kaum Lemah Harus Dilindungi
Islam menempatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani dan kaum lemah, sebagai tanggung jawab utama pemimpin. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan yang merugikan petani demi keuntungan segelintir pihak adalah bentuk kezhaliman. Negara wajib memastikan harga hasil panen adil, agar petani tidak dieksploitasi.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini memperingatkan bahwa pemimpin bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat, termasuk petani. Membiarkan mereka lapar sama saja dengan mengkhianati amanah kepemimpinan.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Pedagang, Rakyat Pemilik Negeri
Partai X menegaskan bahwa negara bukanlah pedagang yang mencari untung, melainkan pelayan bagi rakyat. Petani adalah tulang punggung pangan, sehingga harus dilindungi dari permainan harga dan kebijakan semu.
Negara wajib berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Kedaulatan pangan hanya terwujud jika petani sejahtera.
Islam menegaskan bahwa pemimpin yang lalai menyejahterakan rakyat adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ekonomi dan hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir penguasa.
Petani jangan dibiarkan lapar sementara pejabat kenyang dengan rapat dan kontrak. Jika negara gagal melindungi petani, maka kedaulatan pangan hanyalah slogan kosong.
