muslimx.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan delapan program prioritas nasional dalam Rancangan APBN 2026 di DPR, Jakarta. Program besar itu mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, desa, UMKM, pertahanan, investasi, dan perlindungan sosial. Total ratusan triliun digelontorkan, dengan klaim untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Namun, Partai X mengingatkan, prioritas besar tidak boleh melupakan rakyat kecil. APBN bukan sekadar angka, melainkan amanah kepemimpinan yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Islam dan Prinsip Keadilan Sosial
Islam menegaskan bahwa negara wajib menegakkan keadilan dalam mengelola harta publik. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini mengingatkan, anggaran negara (APBN) adalah amanah. Jika tidak berpihak pada rakyat, maka hilanglah ruh keadilan yang menjadi syarat sah kepemimpinan.
Rasulullah SAW adalah teladan dalam memimpin. Beliau mendistribusikan harta dengan adil, memastikan yang lemah mendapat perlindungan. Dalam hadits disebutkan:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud).
Ini berarti seorang pemimpin bukan mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tetapi memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan rakyat.
Pejabat yang mengelola APBN bukan hanya bertanggung jawab di DPR atau publik, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Jika rakyat masih miskin dan tertindas, maka penguasa akan dimintai pertanggungjawaban.
Kritik Partai X: APBN Bukan Ilusi Pembangunan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
“APBN bukan sekadar angka. Jika rakyat masih tertinggal, maka program sebesar apa pun hanyalah ilusi pembangunan,” ujarnya.
Menurut Partai X, pembangunan sejati hanya akan lahir jika rakyat ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek proyek negara. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan tuan.
Solusi Partai X: Rakyat Harus Jadi Pusat Kebijakan
Partai X menawarkan jalan keluar agar APBN benar-benar berpihak pada rakyat:
- Musyawarah kenegarawanan untuk menilai arah kebijakan ekonomi.
- Pendidikan konstitusi dan literasi APBN agar rakyat memahami hak dan kewajibannya.
- Alokasi anggaran berbasis keadilan sosial, bukan sekadar hitungan teknokratik.
- Amandemen konstitusi kelima, untuk memastikan APBN berpihak penuh pada rakyat.
Penutup: Amanah APBN, Amanah Keadilan
Delapan prioritas APBN 2026 akan sia-sia jika rakyat tetap terlupakan. Islam mengingatkan, amanah kepemimpinan adalah menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan sampai ke akar rumput.
Negara hanya sah jika hadir nyata melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan sosial. Jika tidak, APBN hanyalah angka-angka tanpa ruh, yang akan menjerat pemimpinnya di hadapan Allah SWT.
