muslimx.id – Publik kembali resah akibat lonjakan harga beras di pasaran. Padahal, cadangan beras pemerintah dilaporkan mencapai 4,2 juta ton. Namun, pasar ritel justru mengalami kekurangan stok sehingga rakyat harus membeli mahal. Pengamat pangan Debi Syahputra menilai persoalan ini bukan soal produksi, melainkan lemahnya distribusi dan pengawasan pemerintah.
Situasi ini menunjukkan lembaga pangan negara gagal menjalankan mandat menjaga stabilitas harga, sementara rakyat terpaksa menanggung beban mahalnya kebutuhan pokok utama.
Islam: Pangan adalah Hak Rakyat
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara: 183)
Ayat ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, adalah hak yang wajib dipenuhi tanpa kezhaliman. Membiarkan rakyat sulit mengakses beras padahal stok melimpah adalah bentuk kelalaian negara.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian…” (HR. Muslim).
Hadits ini mengingatkan bahwa pemimpin sejati adalah yang peduli terhadap kebutuhan rakyat. Jika harga pangan melonjak sementara cadangan melimpah, itu pertanda negara lalai melayani rakyatnya.
Kritik Partai X: Negara Tidak Boleh Diam
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan negara harus hadir aktif.
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam urusan pangan, negara wajib hadir sebagai pengendali utama, bukan sekadar penonton yang membiarkan mafia menguasai pasar,” ujarnya.
Partai X menilai, jika rakyat dipaksa membeli beras mahal sementara stok berlimpah di gudang, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial.
Solusi Partai X: Bongkar Akar Masalah Pangan
Untuk mengatasi persoalan pangan, Partai X mengajukan langkah konkret:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, melibatkan empat pilar bangsa untuk merumuskan kebijakan pangan jangka panjang.
- Reformasi Bapanas, agar independen dari kepentingan dan mampu melakukan pengawasan distribusi secara efektif.
- Penindakan tegas terhadap mafia beras, yang menimbun stok demi keuntungan pribadi.
- Digitalisasi distribusi pangan, guna memastikan transparansi, mencegah kebocoran, dan menjamin beras sampai ke rakyat.
Penutup: Rakyat Adalah Raja
Kenaikan harga beras bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ujian keseriusan negara. Islam menegaskan, pemerintah sah hanya jika mampu melindungi kebutuhan pokok rakyatnya.
Partai X menegaskan, rakyat adalah raja, pemerintah hanyalah pelayan. Kedaulatan pangan hanya akan tercapai jika negara sungguh-sungguh menghadirkan keadilan dan tidak membiarkan rakyat menjadi korban permainan pasar.
