muslimx.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Pernyataan ini selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai agenda besar negara.
Tito mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar rakyat yang tidak bisa ditunda, sekaligus penentu inflasi nasional.
Kritik Partai X: Jangan Hanya Slogan Kekuasaan
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan pangan sebatas jargon.
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan berhenti pada kata-kata, rakyat butuh bukti,” tegasnya.
Islam Menegaskan: Pangan adalah Hak Rakyat
Dalam Islam, kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, adalah hak yang harus dijamin oleh negara. Allah berfirman dalam QS. Quraisy ayat 4:
“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
Ayat ini menegaskan, pangan murah dan stabil adalah bagian dari amanah negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Rasulullah SAW pun bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Maka, jika pangan mahal dan rakyat tertekan, berarti negara gagal mengemban amanah tersebut.
Solusi Partai X: Kembali pada Sistem yang Adil
Partai X menekankan bahwa negara sejatinya milik rakyat, bukan pejabat. Pemerintah hanyalah pelayan, sementara kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, stabilitas harga pangan tidak boleh dijadikan alat pencitraan kekuasaan.
Partai X menawarkan solusi melalui reformasi distribusi pangan yang transparan, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, serta digitalisasi birokrasi untuk memangkas rantai mafia pangan. Musyawarah lintas pilar agama, intelektual, TNI/Polri, dan budaya juga diperlukan agar desain ketatanegaraan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Penutup: Amanah Berat di Hadapan Allah
Islam memperingatkan, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pangan yang mahal bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga kezaliman sosial.
Negara wajib memastikan pangan murah, adil, dan merata bagi seluruh rakyat. Sebab, kesejahteraan bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak rakyat yang dijamin Allah dan amanah berat bagi setiap pemimpin.