muslimx.id – Pegawai DPR RI diimbau bekerja dari rumah pada Kamis (28/8/2025). Imbauan ini bertepatan dengan aksi demonstrasi buruh dan sejumlah elemen masyarakat di depan Kompleks Parlemen, Senayan.
Surat edaran Sekretariat Jenderal DPR bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 menjelaskan kebijakan WFH diambil demi mengantisipasi potensi gangguan akibat aksi massa. Surat tersebut menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan melalui fasilitas teknologi meskipun pegawai tidak hadir fisik.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini untuk menghindari kesulitan pegawai meninggalkan kompleks parlemen jika situasi lapangan memanas.
Partai X: Pejabat Tak Boleh Lari dari Suara Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiawan, menilai kebijakan WFH menunjukkan sikap pejabat yang menjauh dari suara rakyat. Menurutnya, negara justru harus hadir ketika rakyat menyampaikan aspirasi, bukan sebaliknya.
“Negara punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pegawai DPR justru libur saat rakyat bersuara, itu berarti mereka gagal menjalankan fungsi negara,” ujar Rinto.
Ia menegaskan, rakyat datang dengan suara lantang di depan gedung parlemen. Tetapi pejabat malah memilih bersembunyi di balik layar daring.
Menurut prinsip Partai X, lembaga negara harus berdiri tegak di hadapan rakyat sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang menghindar.
Sudut Pandang Islam dalam Menempatkan Pemimpin
Islam menempatkan pemimpin dan pejabat sebagai khadim al-ummah (pelayan umat), bukan tuan yang berhak dilayani. Rasulullah SAW bersabda: “Sayyidul qaumi khadimuhum” pemimpin suatu kaum adalah yang paling banyak melayani mereka.
Maka, sikap pejabat yang justru menghindar dari suara rakyat bertentangan dengan amanah Islam. Al-Qur’an menegaskan: “Dan janganlah kamu berpaling dari manusia (dengan sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh” (QS. Luqman: 18).
Seorang pemimpin wajib hadir bersama rakyat dalam suka dan duka, bukan absen ketika suara rakyat paling keras terdengar.
Solusi Partai X: Memperbaiki Praktik Demokrasi
Untuk memperbaiki praktik demokrasi, Partai X menawarkan langkah nyata:
- Parlemen harus membuka ruang dialog terbuka dengan rakyat setiap kali ada aksi massa.
- Aparat negara menempatkan kepentingan rakyat diatas kenyamanan birokrasi, sehingga tidak ada alasan lari dari suara rakyat.
- Reformasi lembaga parlemen agar tidak terjebak rutinitas formal, tetapi benar-benar responsif terhadap aspirasi rakyat.
- Sistem digital melengkapi, bukan menggantikan, kehadiran pejabat sehingga transparansi dan keberanian hadir di tengah rakyat tetap terjaga.
Penutup: Amanah Kepemimpinan
Partai X menilai, kebijakan WFH pegawai DPR saat aksi rakyat adalah simbol ketakutan pejabat terhadap suara rakyat. Demokrasi tidak bisa hidup jika suara rakyat dihindari.
Dalam perspektif Islam, amanah kepemimpinan akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Umar bin Khattab bahkan takut ditanya Allah hanya karena seekor keledai terperosok di jalan Irak. Maka bagaimana dengan pejabat yang sengaja menutup diri dari jeritan rakyat?
Rakyat membutuhkan wakil yang hadir, bukan yang bersembunyi. Islam mengajarkan, kekuasaan hanyalah titipan, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang paling dekat dengan umatnya.
