muslimx.id – Polemik penonaktifan lima anggota DPR dari Partai NasDem, PAN, dan Golkar memunculkan pertanyaan publik mengenai apakah mereka masih menerima gaji dan tunjangan di tengah status nonaktif? Menurut pakar BRIN, istilah nonaktif tidak dikenal dalam UU MD3. Jika bermakna PAW (Pergantian Antar Waktu), maka hak keuangan berhenti. Namun jika hanya pemberhentian sementara, maka gaji tetap cair.
Kebingungan ini menimbulkan keresahan. Di tengah rakyat yang sedang menanggung beban hidup, pejabat justru berpotensi menikmati hak finansial meski tidak menjalankan kewajiban.
Islam Ingatkan Amanah Jabatan
Dalam Islam, jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Dengan demikian, gaji yang diterima tanpa menunaikan amanah adalah bentuk kedzaliman, dan setiap kedzaliman akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pejabat adalah pelayan rakyat, bukan penikmat jabatan.
“Jabatan tanpa amanah hanya melahirkan gaji haram. Bagaimana mungkin rakyat yang lapar melihat wakilnya tetap digaji, sementara tugasnya tidak dijalankan?” ujar Prayogi.
Ia mengingatkan, demokrasi hanya berarti bila berpihak pada rakyat. Bila DPR lebih sibuk mempertahankan gaji di tengah status nonaktif, maka kepercayaan publik semakin terkikis.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk mencegah terulangnya kasus ini:
- Transparansi PAW
Proses pergantian antar waktu harus jelas dan terbuka. - Sanksi Tegas
Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak boleh lagi menerima gaji maupun fasilitas negara. - Audit Independen
Lembaga audit rakyat harus mengawasi hak keuangan pejabat publik. - Pendidikan Politik Rakyat
Agar rakyat berani menuntut haknya dan tidak terjebak dalam drama kekuasaan.
Partai X menegaskan, Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah berat, bukan ladang mencari keuntungan. Gaji pejabat yang tidak menunaikan tugasnya adalah gaji haram. Rakyat berhak menuntut keadilan, sebab kedaulatan sejati berada di tangan rakyat.
