muslimx.id – Pemerintah akhirnya merespons desakan publik dengan mengalihkan sebagian tunjangan DPR menjadi insentif bagi guru honorer dan PIP TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, usulan ini sudah dibawa ke Komisi X DPR.
Dana insentif honorer diharapkan naik dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan pada 2026. Ia menegaskan, kebijakan ini muncul akibat gelombang protes mahasiswa dan buruh terhadap kenaikan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan saat rakyat makin terhimpit.
Kritik Partai X atas Prioritas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai mengalihkan sebagaian tunjangan DPR ini masih setengah hati.
Ia menegaskan, tugas negara tidak boleh dilupakan yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kebijakan yang hanya memindahkan pos anggaran tidak otomatis menjawab kebutuhan mendesak rakyat.
Ia menilai pemerintah dan DPR masih lebih sibuk menjaga citra ketimbang benar-benar menyejahterakan masyarakat. Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sehingga suara rakyat wajib menjadi pedoman utama kebijakan. Pemerintah dan DPR bukanlah penguasa, melainkan pelayan rakyat.
Analogi Partai X sederhana: negara seperti bus, rakyat adalah pemilik dan penumpang, sementara pejabat hanya sopir. Jika sopir ugal-ugalan, rakyat berhak menggantinya demi keselamatan bersama.
Pandangan Islam: Pemimpin Adalah Amanah
Dalam perspektif Islam, pemimpin bukanlah penguasa mutlak, melainkan pemegang amanah. Amanah itu harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab.
Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Seorang pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dengan demikian, kebijakan yang hanya memindahkan anggaran tanpa keberpihakan nyata pada rakyat hanyalah tambal sulam yang tidak memenuhi prinsip amanah dan keadilan.
Solusi Partai X: Reformasi Menyeluruh untuk Rakyat
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip kerakyatan.
- Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah, agar kebijakan tidak dikendalikan rezim.
- Pendidikan moral berbasis Pancasila sejak dini, agar generasi mendatang tidak buta ideologi.
- Transformasi birokrasi digital untuk menutup celah korupsi dan memastikan bansos serta insentif tepat sasaran.
- Musyawarah kenegarawanan melibatkan kaum intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budayawan untuk merumuskan arah kebijakan baru yang berpihak pada rakyat.
Penutup: Keadilan Bagi Rakyat, Bukan Citra Politik
Partai X menegaskan, jika negara terus mengabaikan rakyat, insentif honorer hanyalah penenang sesaat. Solusi sejati hanya bisa lahir bila negara kembali ke prinsip dasarnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Islam menuntut keadilan dan keberpihakan nyata pada rakyat. Jika tidak, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah kelak.
