muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025. Salah satu jabatan yang diganti adalah Menteri Keuangan (Menkeu), yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara. Meski nama pengganti Sri Mulyani belum dipublikasikan, langkah reshuffle ini menimbulkan berbagai respons dari publik, terutama terkait kebijakan ekonomi dan pajak yang selama ini dianggap memberatkan masyarakat.
Islam Ingatkan Pemimpin Agar Tidak Melupakan Rakyat
Dalam Islam, amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, setiap keputusan pejabat negara harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jika kebijakan justru menindas rakyat, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
Al-Qur’an juga menegaskan kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan. Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Partai X Tanggapi Reshuffle: Jangan Hanya Ganti Nama, Tapi Ganti Arah Kebijakan
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai reshuffle ini harus diikuti dengan perubahan kebijakan nyata. “Islam menekankan keadilan sosial. Mengganti menteri tanpa mengubah arah kebijakan hanya akan mengulang penderitaan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara ibarat bus, di mana pemimpin hanyalah sopir dan rakyat adalah penumpang. Jika sopir salah arah, seluruh penumpang akan celaka. Karena itu, kebijakan pajak, anggaran, dan pembangunan harus dirancang agar meringankan beban rakyat, bukan menambah penderitaan.
Solusi: Kepemimpinan yang Berorientasi Rakyat
Dalam pandangan Islam, solusi persoalan bangsa tidak cukup dengan pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh substansi:
- Kebijakan ekonomi yang adil, di mana yang kaya membayar pajak lebih besar dan rakyat diberi keringanan.
- Transparansi dan amanah dalam anggaran, sebagaimana diperintahkan Allah agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).
- Pembangunan yang pro-rakyat, menekankan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Reshuffle kabinet bisa menjadi momentum perubahan, tetapi Islam menegaskan bahwa perubahan sejati hanya hadir jika pemimpin menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Jabatan hanyalah titipan, sedangkan rakyat adalah amanah.
Seperti sabda Nabi ﷺ: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud).
Karena itu, pergantian Menkeu harus menjadi awal kebijakan yang adil, berpihak pada rakyat, dan berlandaskan pada nilai amanah sebagaimana diajarkan Islam.
