muslimx.id – Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sangat keliru. Isnur menyebut ucapan itu mencerminkan ketidaktahuan pejabat publik terhadap dinamika sosial masyarakat. Pernyataan yang menyepelekan gerakan rakyat justru menunjukkan nirpengetahuan atas prinsip demokrasi dan ruh republik.
Menurut Isnur, Purbaya keliru ketika menyebut bahwa tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat. Padahal, gerakan itu lahir dari akumulasi kekecewaan publik atas kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak. Ucapan pejabat semacam itu dianggap tidak berempati, bahkan memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat.
Partai X: Jangan Anggap Remeh Aspirasi Publik
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika pejabat meremehkan suara publik, maka ia sejatinya melupakan amanah konstitusi.
“Aspirasi rakyat bukan gangguan, melainkan pengingat bahwa negara harus kembali ke relnya. Rakyat itu pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan,” ujarnya.
Partai X menekankan bahwa pejabat yang menyepelekan suara rakyat sama saja mengkhianati mandat kekuasaan. Suara publik bukan sekadar riuh minoritas, melainkan denyut kehidupan bangsa. Mengabaikan rakyat berarti menutup mata atas penderitaan yang nyata.
Pandangan Islam: Rakyat adalah Amanah
Dalam Islam, suara rakyat adalah bagian dari amanah yang harus dijaga pemimpin. Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)
Hadis Nabi SAW juga memperingatkan:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Maka, seorang pemimpin yang meremehkan aspirasi rakyat berarti mengkhianati amanah yang Allah titipkan. Islam menegakkan, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil adalah syarat mutlak tegaknya kepemimpinan.
Solusi Partai X: Kembali ke Jalan Rakyat
Partai X menawarkan langkah solutif untuk mengatasi krisis kepercayaan:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan seluruh elemen bangsa.
- Amandemen Kelima UUD 1945 agar kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, sehingga kegagalan rezim tidak meruntuhkan bangsa.
- Verifikasi ulang partai politik agar hanya yang berpihak pada rakyat yang bertahan.
- Digitalisasi birokrasi untuk menghapus korupsi dan memastikan pelayanan publik transparan.
Menurut Partai X, suara rakyat tidak boleh dianggap angin lalu. Negara yang menutup telinga hanya akan menuai krisis kepercayaan dan mempercepat keruntuhan.
Penutup: Mengabaikan Rakyat Sama Dengan Menolak Amanah
Pernyataan Purbaya yang menyepelekan tuntutan rakyat adalah cermin dari jauhnya pejabat dari realitas kehidupan masyarakat. Partai X menegaskan, negara yang adil adalah negara yang mau mendengar, memahami, dan menindaklanjuti suara rakyat.
Dalam pandangan Islam, pemimpin yang mengabaikan rakyat sama dengan menolak amanah Allah. Negeri ini hanya akan kuat bila kedaulatan dikembalikan kepada rakyat, dan keadilan ditegakkan atas dasar iman serta tanggung jawab moral.
