muslimx.id – Bupati Pati, Sudewo, meminta Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan DPRD Pati tidak melebar dalam pembahasan. Ia menegaskan agar Pansus fokus hanya pada persoalan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB-P2), yang sempat memicu demonstrasi besar di Pati pada 13 Agustus lalu.
Sudewo bahkan meminta agar proses pansus tidak dijadikan ajang untuk “menggugat pemerintah”. Menurutnya, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, dan perbaikan akan dilakukan jika ada kesalahan. Namun, pansus DPRD Pati menyebut ada 22 poin aspirasi rakyat yang mereka terima, lalu disaring menjadi 12 poin, termasuk dugaan nepotisme di RSUD RAA Soewondo, mutasi jabatan, hingga pemecatan ratusan pegawai rumah sakit.
Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan pembahasan tidak keluar dari jalur aspirasi masyarakat. “Isu yang diselidiki bukan hanya soal PBB-P2, tetapi juga berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Partai X: Pemimpin Wajib Transparan ke Rakyat
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ada persoalan kebijakan, maka transparansi menjadi kunci utama.
“Bupati jangan alergi dikritik. Rakyat berhak tahu, DPRD punya kewajiban menggali, pemerintah wajib menjawab,” ujar Rinto. Ia menilai, ketika pemimpin meminta agar proses pansus tidak melebar, justru menimbulkan kecurigaan publik. Transparansi seharusnya menjadi landasan utama kepemimpinan, bukan ketertutupan.
Islam dan Prinsip Kepemimpinan
Dalam Islam, seorang pemimpin bukanlah penguasa absolut, melainkan pelayan umat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud)
Artinya, seorang pemimpin tidak boleh takut diaudit atau diawasi. Justru keterbukaan kepada rakyat adalah bentuk ibadah, karena amanah kepemimpinan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Al-Qur’an juga menegaskan:
“Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)
Ayat ini menjadi peringatan agar pemimpin tidak menyembunyikan kebenaran dari rakyat.
Solusi Partai X: Dari Polemik Menuju Perbaikan
Partai X menawarkan solusi agar kasus di Pati menjadi pembelajaran yang sehat:
- Penguatan lembaga pengawasan daerah agar tidak lagi muncul dugaan nepotisme dan penyalahgunaan jabatan.
- Digitalisasi regulasi dan kebijakan daerah sehingga publik bisa mengakses langsung data keuangan, pajak, dan kebijakan tanpa harus menunggu polemik.
- Musyawarah kebangsaan daerah yang melibatkan rakyat secara langsung untuk menilai kinerja pemimpin, bukan hanya lewat DPRD.
- Pendidikan politik rakyat agar masyarakat sadar bahwa pajak, anggaran, dan kebijakan adalah hak mereka untuk diawasi, bukan rahasia pejabat.
Penutup: Transparansi adalah Amanah Islami
Partai X menegaskan, pemimpin yang takut transparansi sejatinya sedang menutup ruang partisipasi rakyat. Demokrasi tidak bisa berjalan jika rakyat tidak diberi akses untuk menilai pemerintahnya.
Islam sendiri menegaskan, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Karena itu, polemik Pati harus menjadi momentum membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Transparansi bukanlah “menelanjangi”, melainkan kewajiban amanah seorang pemimpin di hadapan rakyat dan Allah.
