muslimx.id – Sorotan publik kembali tertuju pada fasilitas mewah anggota dewan. Fakta terbaru menunjukkan DPRD Jawa Timur menerima tunjangan rumah hingga Rp49 juta per bulan untuk anggota biasa, sementara pimpinan dewan mendapat Rp54–Rp57 juta.
Selain itu, setiap anggota juga memperoleh tunjangan transportasi Rp20 juta per bulan. Angka fantastis ini ditetapkan lewat keputusan gubernur dengan dalih menyesuaikan standar sewa rumah negara.
Ironisnya, rakyat kecil masih berjuang membayar kontrakan sederhana di perkotaan dengan harga tinggi yang menguras pendapatan bulanan.
Kritik Partai X: Kemewahan Dewan Adalah Pengkhianatan terhadap Amanah Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tunjangan berlebihan ini mencerminkan jauhnya dewan dari realitas rakyat. Tugas negara jelas hanya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika wakil rakyat hidup mewah sementara rakyat kesulitan membayar kontrakan, berarti negara telah abai pada mandat konstitusi.
Rinto menekankan, kekuasaan bukan jalan mencari fasilitas, tetapi jalan pengorbanan untuk rakyat. Kebijakan tunjangan fantastis ini jelas melukai rasa keadilan dan memperlebar jurang antara rakyat dan pemimpinnya.
Sudut Pandang Islam: Kepemimpinan Harus Adil
Islam menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud)
Para sahabat teladan menunjukkan kehidupan sederhana meski memegang kekuasaan besar. Khalifah Umar bin Khattab RA hidup dengan pakaian tambalan, menolak fasilitas berlebihan, dan lebih memilih kesulitan dirinya ketimbang kesulitan rakyat.
Dalam konteks ini, tunjangan rumah DPRD yang sangat besar adalah bentuk kelalaian terhadap prinsip keadilan Islam. Pemimpin seharusnya mendahulukan kebutuhan rakyat miskin akan rumah layak, bukan justru memperindah kenyamanan hidup sendiri.
Solusi Partai X: Menata Kembali Fasilitas Negara dengan Prinsip Keadilan Sosial
Partai X menawarkan langkah konkret untuk mengakhiri ironi tunjangan mewah pejabat:
- Reformasi sistem tunjangan pejabat agar disesuaikan dengan kondisi nyata rakyat, bukan standar sewa rumah elitis.
- Digitalisasi anggaran dan tunjangan untuk memastikan transparansi serta mencegah manipulasi fasilitas negara.
- Musyawarah kenegarawanan nasional melibatkan tokoh agama, akademisi, dan rakyat untuk menetapkan batas wajar fasilitas pejabat.
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar fasilitas negara tidak dijadikan alat rezim untuk memanjakan pejabat.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, supaya regulasi keuangan negara berpihak pada rakyat, bukan kelompok penguasa.
- Penguatan pendidikan Pancasila dan moral kepemimpinan, agar pejabat menyadari dirinya hanyalah pelayan rakyat.
Penutup: Islam Menuntut Keadilan
Kasus tunjangan rumah DPRD Jatim yang mencapai Rp49 juta per bulan adalah ironi di tengah rakyat yang tetap membayar kontrakan mahal. Islam mengingatkan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penikmat fasilitas negara.
Partai X menegaskan, negara harus kembali pada amanat utamanya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika keadilan diabaikan, maka kepercayaan rakyat akan hilang dan demokrasi kehilangan makna. Rakyat butuh pemimpin yang sederhana, adil, dan berpihak, bukan pejabat yang berlomba hidup mewah.
