muslimx.id – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu, 10 September 2025. Rapat dengan Kemenhub tersebut membahas rencana kerja dan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, menyoroti masih adanya kekurangan anggaran gaji pegawai. Menurutnya, kebutuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas utama. Hal ini memunculkan perdebatan serius mengenai arah alokasi anggaran apakah untuk menjamin kesejahteraan pegawai atau tetap mendorong proyek infrastruktur.
Kritik Partai X: Pembangunan Fisik Tak Boleh Mengalahkan Kesejahteraan Rakyat
Kritik Partai X muncul sebagai respon atas polemik ini. Partai tersebut menilai pemerintah kurang tepat dalam menyusun prioritas, karena masih menomorduakan kesejahteraan rakyat.
Direktur X Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyebut bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak pegawai dan rakyat yang mereka layani.
“Jika gaji pegawai saja tidak terpenuhi, maka jelas negara gagal menjalankan amanah konstitusi.”
Menurutnya, terlalu banyak proyek mercusuar yang justru menggerus anggaran, sementara kebutuhan dasar rakyat masih terabaikan. Partai X menegaskan bahwa rakyat lebih membutuhkan kepastian hidup, seperti gaji, kesehatan, dan pendidikan, dibanding janji proyek yang hanya indah di atas kertas.
Sudut Pandang Islam: Anggaran Ekonomi Adalah Amanah Kepemimpinan
Dalam sudut pandang Islam, masalah anggaran bukan hanya soal teknis ekonomi, tetapi juga menyangkut amanah kepemimpinan. Islam menekankan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Selain itu, Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat dan hadis ini menjadi dasar bahwa kebijakan anggaran harus berpihak pada keadilan sosial. Gaji pegawai dan kebutuhan dasar rakyat adalah hak yang tidak boleh ditunda. Menomorsatukan proyek sambil menunda kesejahteraan berarti melalaikan amanah yang seharusnya dijaga.
Solusi Partai X: Menata Ulang Anggaran
- Prioritaskan gaji pegawai dan kebutuhan dasar rakyat sebelum pembangunan proyek fisik.
- Musyawarah kenegarawanan nasional untuk menyusun ulang prioritas pembangunan bersama rakyat.
- Pemisahan tegas kepentingan negara dan pemerintah
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk mengawal alokasi anggaran agar tepat sasaran.
- Transformasi birokrasi digital guna menjamin transparansi penggunaan anggaran dan mencegah kebocoran dana.
- Penguatan pendidikan berbasis Pancasila agar masyarakat sadar haknya dan mampu mengawasi kebijakan publik.
Penutup: Islam Mengingatkan Pemimpin Wajib Mendahulukan Rakyat
Penutup dari isu ini mengingatkan kita pada hal mendasar kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama negara. Usulan tambahan anggaran Kemenhub justru harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan fiskal. Partai X menegaskan bahwa proyek boleh ditunda, tetapi kesejahteraan rakyat tidak bisa ditawar.
Islam juga mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang hanya mengejar citra pembangunan. Jika negara lebih sibuk membangun proyek ketimbang mensejahterakan rakyat, maka ia telah melupakan amanah terbesar. Oleh sebab itu, solusi yang berpihak pada rakyat harus segera diterapkan agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
