muslimx.id – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca dinamika unjuk rasa akhir Agustus lalu. Otto menyebut netralitas ASN sebagai kunci menjaga kredibilitas birokrasi dan kepercayaan publik. Ia menekankan ASN tidak boleh terjebak polarisasi, melainkan harus tegak lurus pada aturan dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Islam Tekankan Netralitas dan Keadilan
Dalam pandangan Islam, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban hukum positif, melainkan perintah syariat untuk menegakkan keadilan. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…” (QS. An-Nisa: 135).
Ayat ini menegaskan bahwa netralitas dan keadilan adalah kewajiban, bahkan meski harus berhadapan dengan kepentingan keluarga atau kelompok sendiri. ASN sebagai pelayan publik dituntut menjaga amanah dan tidak condong pada kekuasaan yang menzalimi rakyat.
Hadis Tentang Amanah dalam Birokrasi
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menjadi pengingat bahwa ASN yang diberikan amanah untuk melayani rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Netralitas dalam pelayanan publik adalah bentuk nyata dari menjaga amanah agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan.
Pandangan Partai X
Partai X menilai seruan Wamenko Otto sejalan dengan prinsip keadilan Islam, namun menegaskan bahwa netralitas ASN harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjaga wajah kekuasaan. “ASN bukan instrumen pejabat, melainkan pengabdi rakyat. Netralitas sejati lahir dari integritas dan keberanian menolak intervensi kekuasaan yang merugikan masyarakat,” tegas Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Solusi Partai X
Untuk menjaga netralitas ASN, Partai X menawarkan solusi:
- Pengawasan independen berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik.
- Perlindungan hukum bagi ASN yang menolak intervensi kekuasaan.
- Pembentukan Dewan Netralitas Nasional yang melibatkan masyarakat sipil.
- Pendidikan etika kenegarawanan bagi ASN agar paham peran mereka sebagai pelayan rakyat.
- Transparansi dalam setiap pengambilan keputusan birokrasi melalui publikasi rutin.
Islam menegaskan bahwa amanah dalam birokrasi adalah ibadah, dan keadilan adalah ruh dari netralitas. Negara wajib memastikan ASN bekerja untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Netralitas bukan hanya aturan birokrasi, tetapi panggilan iman agar keadilan tetap tegak di tengah masyarakat.
