muslimx.id – Wacana rangkap jabatan kembali mencuat setelah sejumlah akademisi menilai hal itu bukan masalah selama masih berada dalam rumpun pekerjaan yang sama. Bahkan, rangkap jabatan dianggap bisa memperkuat strategi komunikasi negara dan membuat pesan pemerintah lebih konsisten.
Namun, pandangan berbeda datang dari kalangan Islam. Praktik rangkap jabatan dipandang sebagai bentuk ketamakan yang bertentangan dengan prinsip amanah. Alih-alih menyejahterakan rakyat, hal itu justru berpotensi menumpuk kekuasaan, melemahkan pengawasan, dan membebani rakyat yang kian tercekik.
Islam Ingatkan Bahaya Ketamakan Kekuasaan
Al-Qur’an secara tegas mengingatkan agar umat tidak bersikap serakah. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Ayat ini menegaskan bahwa kecenderungan pada kezaliman, termasuk menumpuk jabatan demi kepentingan pribadi, akan merugikan rakyat dan membawa murka Allah.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjadi peringatan keras bahwa jabatan bukanlah ruang untuk mengumpulkan kuasa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kritik: Rakyat Butuh Keadilan, Bukan Pejabat Rangkap Kursi
Dalam praktiknya, rangkap jabatan sering melahirkan konflik kepentingan. Rakyat yang seharusnya dilayani justru dijadikan objek konsolidasi kekuasaan. Publik kehilangan ruang pengawasan, sementara pejabat sibuk membangun citra.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang memperkaya diri dengan kursi ganda. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan, berubah menjadi beban bagi rakyat ketika dijalankan dengan tamak.
Jalan Keluar Islami
Untuk mengatasi praktik rangkap jabatan, Islam mengajarkan prinsip:
- Amanah setiap jabatan adalah titipan Allah dan rakyat, bukan milik pribadi.
- Transparansi penunjukan pejabat harus terbuka dan dapat diuji publik.
- Pembatasan kekuasaan mencegah seorang pejabat memonopoli jabatan demi menjaga keadilan.
Rangkap jabatan bukan sekadar soal efisiensi, tapi soal moral, amanah, dan tanggung jawab. Islam menegaskan bahwa ketamakan pejabat akan membawa mudarat besar bagi rakyat. Negara hanya akan kuat jika pemimpinnya jujur, adil, dan tidak haus jabatan.
