muslimx.id – PDI Perjuangan resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah video dirinya menyebut ingin merampok uang negara melalui dana perjalanan dinas viral di media sosial. SK pemecatan tertanggal 20 September menegaskan pelanggaran disiplin yang mencederai citra partai.
Video berdurasi satu menit lebih itu menampilkan Wahyudin secara jelas menyatakan niat merampok uang rakyat, sekaligus menyebut identitas sebagai anggota DPRD Gorontalo. Publik bereaksi keras karena isu penyalahgunaan dana publik sangat sensitif, apalagi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Kritik Partai X: Puncak Gunung Es Korupsi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan,
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau wakil rakyat justru merampok, artinya negara gagal hadir.”
Prayogi menilai pemecatan memang langkah wajib, tetapi tidak cukup. Korupsi, penyalahgunaan perjalanan dinas, dan pemborosan uang rakyat telah lama terjadi. Bedanya, kali ini tertangkap kamera dan viral.
“Rakyat sudah lama tahu banyak pejabat menikmati fasilitas berlebihan. Rampok uang rakyat bukan baru terjadi, hanya kali ini terang-terangan,” tambahnya.
Pandangan Islam: Amanah itu Berat, Jangan Dijadikan Main-main
Islam menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah besar. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat, melanggar hak mereka, dan termasuk dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Setiap penguasa yang diberi amanah, kemudian mengkhianatinya, maka ia akan ditanya tentang rakyatnya.” (HR. Abu Dawud)
Ini menegaskan bahwa uang rakyat bukan milik pejabat, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Solusi Islami dan Partai X
Partai X menawarkan langkah konkret yang sejalan dengan prinsip Islam:
- Audit publik terbuka. Semua penggunaan dana rakyat harus transparan, dengan mekanisme digital agar publik dapat mengawasi.
- Penyusutan tunjangan berlebih. Anggaran pejabat disesuaikan dengan kondisi rakyat, bukan gaya hidup mewah.
- Sanksi tegas, pejabat yang merampok uang negara harus dihukum secara hukum dan sosial, bukan sekadar pemecatan partai.
- Partisipasi rakyat, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran melalui mekanisme digital.
- Pendidikan moral & pancasila, wakil rakyat wajib mengikuti pendidikan kebangsaan agar amanah tidak disalahgunakan.
Penutup: Amanah dan Keadilan untuk Rakyat
Pemecatan Wahyudin hanyalah permulaan. Islam menegaskan, pengkhianatan terhadap amanah adalah dosa besar yang berdampak di dunia dan akhirat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan pejabat hanyalah pelayan.
Seperti sabda Nabi SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Partai X menegaskan: negara harus berpihak pada rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga amanah. Jangan tunggu viral baru bertindak, amanah rakyat harus dilindungi setiap saat.
