muslimx.id – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengusulkan skema tugas aktif untuk melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema ini bertujuan agar program MBG berjalan optimal dengan kolaborasi pusat dan daerah, mengikuti dasar hukum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP No 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Khozin menekankan, pemda dapat aktif membantu teknis pelaksanaan tanpa mengurangi tanggung jawab pusat. Ia mencontohkan, seperti program vaksinasi, yang merupakan program pusat namun dijalankan bersama pemda.
Partai X: Proyek Seremonial
Direktur X Institute sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa keterlibatan pemda tidak akan berarti jika rakyat tetap terabaikan.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pemda aktif atau pusat aktif, hasilnya sama jika rakyat masih lapar,” ujarnya.
Partai X menilai program MBG selama ini cenderung menjadi proyek seremonial, bukan solusi permanen. Bagi mereka, negara yang sungguh melindungi rakyat harus memastikan program pangan sehat benar-benar menyentuh rakyat , bukan sekadar laporan atau pencitraan.
Pandangan Islam: Pemimpin Adalah Pelayan Umat
Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kesejahteraan mereka:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Al-Qur’an juga mengingatkan pentingnya terpenuhinya kebutuhan pokok manusia:
“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4)
Rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dan program pemerintah hanya bermakna jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Solusi Menurut Islam dan Partai X
- Musyawarah kenegarawanan lintas unsur, merancang strategi gizi nasional yang menyentuh akar permasalahan.
- Transformasi birokrasi digital, memastikan distribusi makanan bergizi transparan, bebas korupsi.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar program MBG pro-rakyat, bukan pro-proyek.
- Pemaknaan ulang Pancasila sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) dijadikan pedoman nyata.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, menanamkan kesadaran generasi muda tentang hak rakyat atas pangan sehat.
Penutup: Kesejahteraan Rakyat Diatas Segalanya
Usulan DPR untuk melibatkan pemda menunjukkan niat kolaborasi, tetapi Partai X menegaskan rakyat harus tetap menjadi pusat kebijakan. Pemda boleh aktif, pusat boleh sibuk, tetapi jika rakyat tetap lapar, semua usaha sia-sia.
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Negara sejati adalah negara yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segala proyek. Rakyat adalah raja, dan tugas pemerintah adalah melayani, bukan sekadar membagi-bagi proyek antar lembaga.
