muslimx.id – Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen memberikan perlindungan penuh terhadap hak berdemokrasi masyarakat.
Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyatakan negara menjamin hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi sesuai Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
Menurutnya, demokrasi perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut Kota Malang pasca demonstrasi ricuh akhir Agustus 2025 masih terkendali dan menjadi barometer situasi Jawa Timur.
Demokrasi Bukan Sekadar Jargon, Tapi Ruang Suara Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada slogan formal. Demokrasi sejati harus menjadi ruang nyata bagi suara rakyat, bukan sekadar arena pengendalian massa.
“Tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau demokrasi dibatasi oleh ketakutan menjaga stabilitas, maka rakyat kehilangan hak sejati untuk bersuara,” tegas Prayogi.
Ia menilai, perlindungan terhadap hak demokrasi seharusnya diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politis.
Partai X menegaskan prinsip dasar: kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pejabat atau modal besar. Pemerintah hanyalah pelayan yang menerima amanah, bukan penguasa yang bisa mengatur rakyat demi kenyamanan kursi jabatan.
Islam Mengingatkan: Kekuasaan Adalah Amanah, Suara Rakyat Harus Didengar
Islam menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam kekuasaan. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Mendengar suara rakyat bukan sekadar kewajiban demokratis, tetapi juga tanggung jawab keagamaan bagi para pemegang amanah kekuasaan.
Solusi Partai X: Demokrasi Hidup, Negara Kuat
Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berpihak pada rakyat, Partai X menawarkan beberapa langkah konkret:
- Lindungi Demonstrasi Damai. Negara wajib menjamin setiap aksi damai, bukan merespons dengan represi.
- Perkuat Literasi Kekuasaan Rakyat. Arahkan pendidikan politik agar rakyat memahami hak dan perannya dalam mengontrol kekuasaan.
- Libatkan Masyarakat dalam Kebijakan Publik. Musyawarah terbuka menjadi saluran utama rakyat, bukan sekadar formalitas.
- Aparat Sebagai Pengayom. Posisi aparat harus melindungi rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan yang membungkam kritik.
Penutup: Demokrasi Sejati Berpihak pada Rakyat
Komitmen Kemenko Polkam untuk melindungi hak berdemokrasi patut diapresiasi. Namun, demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada janji stabilitas. Islam mengajarkan bahwa suara rakyat adalah amanah, dan amanah harus ditunaikan dengan adil dan terbuka.
Tanpa ruang bagi rakyat untuk bersuara lantang, demokrasi hanya tinggal nama dan negara kehilangan rohnya sebagai pelayan rakyat.
