muslimx.id – Penerbitan Patriot Bond yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan besar seperti Danantara memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari perspektif ajaran Islam yang menekankan keadilan dalam kebijakan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa Patriot Bond merupakan urusan Danantara dan investor. “Danantara mah untung kalau pakai Patriot Bond. Saya awasi dari jauh, tapi risikonya kecil dan menguntungkan untuk Danantara,” ujarnya usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan di Kantor LPS, Jakarta Selatan.
Namun, dengan imbal hasil (yield) yang hanya 2 persen dan struktur keuntungan yang menguntungkan segelintir pihak, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Islam Ingatkan: Jangan Biarkan Rakyat Menanggung Risiko
Islam menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan ekonomi harus berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu dengan mengorbankan rakyat.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menjadi peringatan bahwa kebijakan ekonomi, termasuk penerbitan obligasi atau instrumen keuangan negara, tidak boleh menjadi jalan bagi penguasa atau pengusaha untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan kebijakan fiskal dan investasi negara membawa manfaat langsung bagi rakyat, bukan malah menambah beban mereka.
Keadilan Sosial Harus Jadi Ukuran
Dalam konteks Patriot Bond, Islam memandang keadilan sebagai prinsip utama. Jika keuntungan hanya dinikmati korporasi besar sementara rakyat hanya menerima risiko. Maka kebijakan tersebut telah keluar dari prinsip keadilan sosial yang diajarkan Islam.
Ekonom syariah menilai, kebijakan seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru antara pemilik modal dan masyarakat. “Islam tidak menolak investasi, tetapi menolak ketimpangan. Negara wajib memastikan setiap kebijakan keuangan berpihak pada yang lemah,” ujarnya.
Seruan Islam: Negara Harus Melindungi, Bukan Membebani Rakyat
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyatnya, bukan sekadar menjaga kestabilan ekonomi di atas kertas.
Rakyat tidak boleh dijadikan penanggung risiko dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk kepentingan segelintir orang. Pemerintah seharusnya mengedepankan prinsip keadilan distributif agar manfaat ekonomi dirasakan seluruh warga negara, bukan hanya kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.
“Keadilan adalah ruh dari pemerintahan yang diridhai Allah. Tanpa keadilan, kekuasaan hanyalah alat penindasan yang dibungkus kebijakan.”
