muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahannya, anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang rawan korupsi berhasil dialihkan untuk program-program rakyat. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran dan mempersempit ruang penyimpangan di birokrasi.
“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi ke program pro rakyat,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10). Dana efisiensi tersebut dikatakan menjadi sumber bagi program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, serta bantuan tunai dan infrastruktur desa.
Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi kasus korupsi yang tidak tersentuh hukum, sembari memuji aparat penegak hukum yang disebut telah menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari praktik korupsi dan penyelundupan sumber daya alam.
Partai X: Reformasi Anggaran Harus Menyentuh Rakyat
Menanggapi adanya anggaran rawan korupsi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa efisiensi anggaran patut diapresiasi, namun bukan ukuran keberhasilan sejati jika manfaatnya belum dirasakan langsung oleh rakyat.
Menurutnya, pengalihan dana tanpa reformasi sistem pengawasan justru berpotensi dibajak oleh oknum birokrasi dan kelompok kepentingan. Program rakyat bisa berubah menjadi proyek politik jika tidak diawasi ketat.
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Melindungi berarti memastikan dana publik tidak bocor; melayani berarti menjamin kebijakan yang transparan dan adil; sedangkan mengatur berarti menegakkan disiplin tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi.
Pandangan Islam: Korupsi Adalah Pengkhianatan Amanah
Islam menempatkan amanah sebagai pondasi moral kekuasaan dan keuangan publik. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa setiap rupiah uang publik adalah amanah rakyat dan ujian moral bagi penguasa. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan spiritual terhadap keadilan sosial yang diperintahkan Allah.
Solusi: Integritas Anggaran dan Pengawasan Rakyat
Partai X menawarkan langkah konkret yang sejalan dengan prinsip Islam dan nilai keadilan sosial:
- Transparansi Anggaran Digital Publik
Membuka akses data anggaran secara real-time agar rakyat bisa ikut mengawasi. - Audit Independen dan Keterlibatan Masyarakat
Memperluas peran lembaga non pemerintah dalam pengawasan penggunaan dana publik. - Insentif Moral bagi Aparatur Negara
Memperkuat integritas birokrasi melalui pembinaan etika dan kesejahteraan yang layak. - Pendidikan Antikorupsi Sistemik
Menanamkan nilai kejujuran sejak dini, karena moral yang kuat adalah benteng utama melawan penyimpangan.
Penutup: Amanah Negara, Tanggung Jawab di Hadapan Allah
Dalam Islam, kekuasaan bukan hak istimewa, tetapi beban pertanggungjawaban.
Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Negara akan kokoh bila pemimpinnya jujur dan aparatnya takut kepada Allah. Setiap rupiah yang kembali ke rakyat adalah bukti keimanan yang hidup dalam sistem pemerintahan. Pemerintah yang amanah bukan yang paling banyak berbicara soal efisiensi, tapi yang paling sedikit kehilangan kejujuran.
