muslimx.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan ratusan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bermasalah. Dari jumlah tersebut, 500 pendamping mendapat peringatan, dan 49 lainnya dipecat melalui sidang etik.
Gus Ipul menyebut sebagian petugas memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Ia meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memperkuat komisi etik agar pendamping PKH disiplin dan profesional.
Partai X: Peringatan Tidak Cukup, Rakyat Butuh Perlindungan Nyata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Diana Isnaini menegaskan, tugas negara tidak boleh berhenti pada peringatan atau pemecatan aparatur.
“Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya tegas.
Menurut Diana, sekadar memberi peringatan kepada pendamping PKH bukan jawaban atas rendahnya kualitas pelayanan publik. Negara harus memastikan perlindungan sosial berjalan efektif dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar menegur pelaksana di lapangan.
Pandangan Islam: Pelayanan Adalah Amanah
Dalam perspektif Islam, amanah dan keadilan menjadi kunci penyelenggaraan kekuasaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Ayat Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Artinya, sekadar menegur aparatur tidak cukup yang bernilai adalah tindakan nyata yang melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Solusi: Reformasi Sistemik untuk Perlindungan Rakyat
Partai X menekankan perlunya langkah strategis agar program sosial benar-benar berpihak pada rakyat:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, menindak tegas penyalahgunaan kewenangan dalam program sosial.
- Transformasi birokrasi digital, memastikan transparansi, mencegah manipulasi data penerima manfaat, dan melindungi rakyat dari praktik curang.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, melibatkan intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merancang sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan.
Penutup: Islam Serukan Negara yang Berpihak pada Rakyat
Dalam Islam, pemerintah adalah amanah sosial, yang bernilai bila melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan nyata bagi rakyat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Artinya, negara hanya akan diberkahi jika niat tulus diikuti tindakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat. Rakyat adalah ukuran sejati keberhasilan pemerintahan, dan tindakan tanpa kepedulian moral hanyalah kosong.
Pemerintah yang hebat bukan diukur dari peringatan atau pidato, tapi dari kesejahteraan yang dirasakan rakyat di rumah, di pasar, dan di desa-desa mereka.
