muslimx.id — Gelombang keluhan masyarakat di Jawa Timur terkait motor brebet massal usai mengisi Pertalite terus bergulir. Dari Tuban, Bojonegoro, Gresik, hingga Malang, pengendara melaporkan mesin motor tersendat, batuk, bahkan mati mendadak setelah mengisi bahan bakar. Beberapa mekanik menemukan bau dan warna bensin yang tak biasa, menandakan adanya indikasi penurunan mutu.
“Baunya seperti bensin lama, agak tengik dan cepat mengendap,” kata Rudi Hartono, mekanik di Surabaya.
Akibatnya, bengkel-bengkel ramai hingga malam hari. Pengendara terpaksa merogoh kocek untuk servis dan mengganti busi atau karburator yang rusak.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengklaim telah melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan distribusi BBM tetap mengikuti SOP. Namun, hingga kini hasil uji laboratorium belum diumumkan. Polisi juga melakukan sidak ke sejumlah SPBU untuk mengecek dugaan adanya BBM oplosan atau penurunan kualitas distribusi. Namun publik menilai, tanggapan Pertamina masih sebatas pernyataan, belum solusi nyata.
Partai X: Negara Tak Boleh Diam, Energi Adalah Hak Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa negara tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis. Ia mengingatkan kembali prinsip utama pelayanan publik:
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi energi publik. Ketika rakyat menanggung kerugian akibat bahan bakar bermasalah, Pertamina tak cukup hanya meminta maaf, tapi harus bertanggung jawab.
“Kalau rakyat rugi, tanggung jawab bukan di bengkel, tapi di kebijakan negara,” tegas Diana.
Partai X menilai, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi amanah konstitusional. Kualitas setiap liter BBM bersubsidi harus dijamin karena ia menyangkut hak dasar mobilitas rakyat.
Pandangan Islam: Energi Itu Amanah, Bukan Barang Dagangan
Dalam pandangan Islam, setiap sumber daya alam yang vital bagi hajat hidup rakyat bukan milik korporasi, tapi milik umat. Allah ﷻ berfirman:
“Dan Kami jadikan untuk kamu di bumi segala keperluan penghidupan.” (QS. Al-A’raf: 10)
Ayat ini menegaskan bahwa bumi dan hasilnya adalah fasilitas kehidupan bersama, bukan alat mencari laba semata. Karena itu, siapa pun yang diberi amanah mengelola energi harus jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, setiap kebocoran, kelalaian, atau manipulasi dalam distribusi energi publik adalah pengkhianatan amanah. Dalam Islam, menzalimi rakyat meski dengan kelalaian kecil adalah dosa besar.
Solusi: Keadilan Energi dan Akuntabilitas Publik
Islam menekankan bahwa keadilan sosial harus meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan energi. Beberapa prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mengatasi kasus ini antara lain:
- Audit Independen dan Transparan.
Setiap dugaan penurunan mutu BBM harus diaudit oleh lembaga independen, melibatkan akademisi, ulama, dan perwakilan masyarakat. - Pertanggungjawaban Publik.
Pertamina wajib mempublikasikan hasil uji laboratorium secara terbuka, disertai mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. - Pengawasan Syariah atas Sumber Daya Publik.
Pemerintah perlu membentuk Dewan Amanah Energi Umat yang memastikan kebijakan energi sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat. - Edukasi dan Kejujuran Informasi.
Publik berhak atas informasi jujur tentang kualitas bahan bakar yang mereka gunakan, bukan sekadar promosi harga murah.
Penutup: Negara Tak Boleh Sembunyi di Balik Dalih Teknis
Islam mengingatkan bahwa menjaga amanah rakyat adalah ibadah besar. Ketika rakyat rugi karena kelalaian distribusi energi, maka pemerintah wajib turun tangan secara adil dan transparan.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Negara yang amanah bukan yang banyak klarifikasi, tapi yang berani bertanggung jawab atas kesalahan dan menegakkan keadilan. Energi adalah hak rakyat, bukan hadiah dari korporasi. Islam menegaskan: amanah publik tidak boleh disembunyikan di balik laporan teknis.
Rakyat butuh kepastian, bukan janji tapi butuh keadilan, bukan klarifikasi. Karena di hadapan Allah, setiap liter energi yang merugikan umat akan ditimbang sebagai dosa amanah.
